Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas. (Foto: Istimewa)
Penanganan kasus penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap institusi kepresidenan.
Garuda Institute menyatakan dukungan terhadap langkah Bareskrim Polri yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas, menilai langkah Bareskrim Polri merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun pengaruh politik ataupun kekuasaan yang pernah dimiliki.
“Saya kira Bareskrim Polri sudah berada di jalur yang tepat. Kami mendukung agar perkara ini diusut secara objektif, transparan, dan menyeluruh,” ujar Alexander Waas dalam keterangannya, Rabu 11 November 2026.
Ia menegaskan, pengungkapan kasus ini harus dilakukan sampai ke akar persoalan. Mengungkap bagaimana tindakan tersebut dilakukan, perangkat dan infrastruktur apa yang digunakan, siapa yang memberikan perintah, apa motifnya, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat atau memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.
“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Jika ada aktor intelektual, pihak yang memerintahkan, mendanai, memfasilitasi, atau pihak lain yang memiliki keterlibatan, semuanya harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Alexander juga menilai penindakan melalui mekanisme etik internal Polri, termasuk keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta, merupakan bentuk pertanggungjawaban kelembagaan.
“Penegakan kode etik dan penegakan hukum pidana merupakan dua hal yang berbeda. Sanksi etik penting untuk menjaga kehormatan institusi, tetapi proses pidana harus tetap berjalan secara independen sampai diperoleh kejelasan hukum,” katanya.
Lebih lanjut, Alexander mengapresiasi langkah Polri yang telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Menurutnya, perlindungan saksi merupakan bagian mendasar dari proses penegakan hukum. Keterangan saksi harus diberikan secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun intervensi dari pihak mana pun.
“Kami berharap perlindungan tersebut benar-benar diberikan secara maksimal sehingga para saksi tidak takut memberikan keterangan,” pungkasnya.
