RDPU di Komisi III DPR RI, Rabu, 11 November 2026. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus mampu memastikan pelaku kejahatan tidak menikmati hasil tindak pidana, sekaligus memulihkan kerugian negara dan hak masyarakat yang dirampas.
Ketua DPP Bidang Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Yudi Rijali Muslim meminta pembahasan RUU Perampasan Aset dipercepat agar penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku.
Menurut Yudi, pidana penjara saja tidak cukup apabila keuntungan dari kejahatan masih dapat disimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati pihak lain. Karena itu, negara harus memiliki kemampuan untuk merampas hasil kejahatan dan menutup celah penyembunyian aset.
"Pidana penjara saja tidak selalu cukup jika hasil kejahatan masih disimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati pihak lain. Negara harus bisa memastikan bahwa keuntungan dari kejahatan tidak bisa dipegang oleh pelakunya," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Yudi menekankan, RUU Perampasan Aset juga harus mampu melacak, membekukan, mengamankan, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Kemampuan tersebut diperlukan untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks, mulai dari transaksi digital hingga pemindahan aset lintas negara.
Selain memutus keuntungan pelaku, regulasi tersebut diharapkan dapat memulihkan kerugian negara dan mengembalikan hak masyarakat. Menurut Yudi, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari aset dan kerugian yang berhasil dipulihkan.
"Jangan sampai masyarakat kecil diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara pelaku kejahatan ekonomi mampu mempertahankan hasil kejahatannya," tegasnya.
Ia menambahkan, aset hasil kejahatan tidak boleh menjadi sumber pendanaan jaringan kriminal baru, memengaruhi kebijakan, ataupun merusak persaingan ekonomi yang sehat. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjaga kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Menanggapi masukan tersebut, pimpinan sidang sekaligus Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mengakui adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan UU Perampasan Aset.
Karena itu, ia menegaskan penerapan asas ultimum remedium, yakni undang-undang digunakan apabila tidak ada lagi undang-undang lain yang dapat diterapkan.
