Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

  Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkungan Istana bukan sekadar tindakan biasa, melainkan bagian dari agenda kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman,  meyakini dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal Polri merupakan langkah awal dari upaya menggoyang kekuasaan yang sah.

Menurut Benny, penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar seluruh fakta di balik kasus tersebut terungkap.

"Ini akan terungkap jika Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini secara transparan dan akuntabel," tegasnya lewat akun X, Senin, 9 November 2026.

Karena itu, dia mendesak Mabes Polri berani mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap siapa dalang di baliknya, motif, hingga target akhir tindakan penyadapan.

"Itu sebabnya saya meminta Mabes Polri harus usut tuntas kasus ini, siapa dalangnya, apa motifnya, dan target akhirnya apa," tandasnya.