Berita

Ilustrasi

Bursa

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

SENIN, 09 NOVEMBER 2026 | 08:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  PT Leyand International Tbk (LAPD) memperbarui rencana penambahan modal melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan maksimal 2 miliar saham baru. Dari aksi korporasi tersebut, perseroan berpotensi memperoleh dana sekitar Rp59,5 miliar.

Dalam aksi ini, LAPD menetapkan harga pelaksanaan sebesar Rp30 per saham dengan rasio 2:1. Artinya, setiap pemegang dua saham lama berhak memperoleh satu hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan perseroan.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga 33,33 persen.


Dalam skema rights issue tersebut, pemegang saham pengendali LAPD, PT JSI Sinergi Mas, menyatakan komitmennya untuk mengambil bagian dengan nilai sekitar Rp30,3 miliar. Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme penyetoran modal non-tunai (inbreng) berupa 87,5 persen saham PT Bersaudara Sinergi Sejahtera (BSS).

JSI Sinergi Mas juga akan bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) atas sisa saham inbreng sebanyak-banyaknya 283,6 juta saham baru, dengan nilai maksimal sekitar Rp8,5 miliar.

Sementara itu, dana tunai yang dihimpun dari pelaksanaan rights issue oleh pemegang saham publik akan disalurkan kepada BSS sebagai tambahan modal. Dana tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja operasional, terutama dalam mendukung kegiatan jasa penunjang pertambangan batu bara.

Melalui skema inbreng, pengendalian BSS akan beralih dari JSI kepada LAPD. Dengan demikian, perusahaan kontraktor pertambangan tersebut nantinya menjadi anak usaha yang sepenuhnya dimiliki LAPD.

BSS diketahui menjalankan bisnis kontraktor pertambangan dengan wilayah operasional di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sebelumnya, pada awal 2026, LAPD dan BSS telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat untuk pengambilalihan 99,99 persen saham BSS.

Rencana akuisisi tersebut selanjutnya akan direalisasikan melalui rights issue dengan skema penyetoran saham non-tunai.

Adapun jadwal pelaksanaan rights issue LAPD menetapkan tanggal cum right di pasar reguler dan negosiasi pada 8 Januari 2027. Selanjutnya, periode perdagangan dan pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu berlangsung pada 13 hingga 20 Januari 2027.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya