Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam). [Foto: istimewa)
Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) tidak sekadar perbuatan melanggar hukum melainkan mengarah kateogori makar.
Peristiwa menggemparkan ini tidak hanya disorot lingkaran Istana, pejabat negara dan tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Para Ulama-Kyai di berbagai daerah turut merasakan keprihatinan mendalam terhadap skandal hukum dan politik yang melibatkan para petinggi serta membahayakan pemerintahan.
Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), meminta jangan ada toleransi hukum dan politik terhadap pelaku makar.
“Bila masuk kategori yang mengarah makar, maka tidak boleh ada toleransi sedikitpun baik hukum maupun politik terhadap para pelakunya. Harus diusut tuntas hingga akarnya dan terbuka,” kata Gus Salam, Jumat, 6 November 2026.
“Tidak hanya Presiden Prabowo sebagai kepala negara sekaligus korban penyadapan yang prihatin, para Ulama-Kyai yang turut menjaga bangsa ini, termasuk saya, juga prihatin atas skandal penyadapan para petinggi yang membahayakan negara,” tambahnya.
Bagi Gus Salam, Ketua Pengurus Gerak Pengabdian Santri Indonesia (GPSI), sasaran target dari berbagai kalangan strategis yang disadap secara ilegal bisa menjadi indikasi bahwa arah penyadapan untuk kepentingan melemahkan, mengendalikan hingga melumpuhkan mereka. Karena, menyangkut kebijakan strategis bahkan rahasia negara.
“Pelakunya tidak sekedar bertindak secara insubordinasi yang membahayakan, tapi sudah melakukan pengkhianatan terhadap kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa,” jelasnya.
Gus Salam mendesak Kapolri baru membentuk tim khusus penanganan skandal penyadapan yang dipimpin oleh Kabareskrim Mabes Polri disamping proses hukum oleh penyidik merupakan upaya luar biasa yang harus didukung.
“Integritas dan profesionalitas Polri memang diuji. Ini momentumnya. Karena para pelaku adalah para perwira tinggi internal Polri. Pengusutan skandal harus benar-benar mendalam, tegas, transparan dan disegerakan,” ucap Gus Salam
Pasalnya, skandal ini sudah menjadi perhatian publik dalam negeri, juga dipantau oleh media Internasional. Masyarakat Indonesia pasti mencermati perkembangan penanganan kasus ini dengan harap-harap cemas, karena menyangkut masa depan politik dan pemerintahan.
Karenanya, menurut Gus Salam yang juga A’wan PBNU, kinerja kepolisian dalam menuntaskan kasus dan ketegasan Presiden dalam skandal yang melibatkan orang-orang di sekitarnya menjadi titik balik strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap masa depan pemerintahan serta Membangun Soliditas Di Internal Polri.
“Ini momentumnya. Saya berharap kepada Pak Presiden untuk menjadi leader dalam membangun kehidupan politik yang berkarakter Pancasila, mengedepankan etika dan moralitas. Serta saat ini tetap fokus pada program-program perbaikan kesejahteraan rakyat,” pinta Gus Salam.
"Blajar dari Gus Dur, bangsa ini memiliki ikatan perasaan yang kuat. Nasionalisme tidak ada masalah. Namun apa yang ingin kita lakukan untuk bangsa ini? kurangnya kejujuran dan keterbukaan. Ini masalahnya, lemah integritas,” tutupnya.
