Berita

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting. (Foto: Istimewa)

Politik

Ring 1 Istana Diduga Terlibat Kasus Penyadapan Prabowo

JUMAT, 06 NOVEMBER 2026 | 06:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tidak masuk akal apabila kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon seluler (ponsel) Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya sedang diusut oleh Bareskrim Polri hanya melibatkan pihak eksternal tanpa kemungkinan adanya persoalan di lingkungan internal kekuasaan.

Demikian disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting di Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis 5 November 2026.

"Menurut saya juga istana harus bersih-bersih diri dari ring satunya,” kata Ginting.


Ginting mempertanyakan siapa yang mengelola ponsel Presiden Prabowo, jaringan penyedia layanan komunikasi yang digunakan, serta bagaimana sistem keamanan komunikasi kepala negara selama ini dijalankan.

“Kira-kira siapa yang memegang handphone-nya Presiden? Provider mana? Apakah yang disadap dari emailnya, dari suara, gelombang, atau lain-lain,” kata Ginting.

Di mata Ginting, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan kecil. Keamanan komunikasi Presiden merupakan bagian penting dari pertahanan dan perlindungan negara.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka tersebut meliputi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri/ eks Kepala Staf Kepresidenan), Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri), dan Irjen Slamet Uliandi (Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri/ mantan Kabag Monitoring Bareskrim).

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya