Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat safari politik bersama PSI. (Foto: Dok. PSI)

Politik

Jokowi Harus Diperiksa dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo!

RABU, 04 NOVEMBER 2026 | 12:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bareskrim Polri didesak untuk segera memeriksa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi mengatakan, pemeriksaan itu dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual yang berada di balik operasi penyadapan tersebut.

"Penyidik Polri harus memeriksa mantan Presiden Jokowi untuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah atau memiliki kepentingan di balik dugaan penyadapan tersebut," kata Muslim kepada RMOL, Rabu, 4 November 2026.


Menurut Muslim yang juga Direktur Gerakan Perubahan ini, penyidik tidak boleh hanya berfokus pada para perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim harus mengungkap secara terang siapa penggagas, pemberi perintah, pelaksana, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.

"Penyidik juga harus mencari tahu siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, serta untuk kepentingan siapa operasi tersebut dijalankan," ungkapnya.

Muslim turut menyoroti hubungan karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dengan Jokowi. Listyo pernah menjabat Kapolresta Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Setelah itu, karier Listyo terus menanjak hingga menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian dan menjadi Kapolri pada 2021.

Menurut Muslim, hubungan historis tersebut menjadi salah satu alasan kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditelusuri. Meski demikian, ia mengakui kedekatan personal maupun politik tidak otomatis membuktikan adanya hubungan komando dalam dugaan penyadapan.

"Kedekatan historis tersebut memang tidak otomatis membuktikan adanya hubungan komando dalam dugaan penyadapan. Namun, jika penyidik menemukan bukti komunikasi, instruksi, atau koordinasi dengan pihak di luar kepolisian, informasi tersebut tentu relevan untuk ditelusuri," tegas Muslim.

Desakan itu muncul setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya pada Selasa, 3 November 2026.

Mereka adalah mantan Kapolri yang juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun laporan polisi.

Penyadapan tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana.

Penyidik juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan sejumlah file hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Dalam pengusutan perkara ini, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik turut menyita 11 unit telepon genggam, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.

Muslim menilai, rangkaian temuan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap lebih jauh pihak yang menginisiasi operasi penyadapan dan siapa yang memperoleh informasi dari hasil intersepsi.

Sebab, target dugaan penyadapan disebut tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidik belum menemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar.

Menurut Yusril, pasal yang digunakan terhadap para tersangka berkaitan dengan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP terkait penyadapan atau intersepsi ilegal dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 UU 1/2023 tentang KUHP terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE terkait perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik tanpa hak.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya