Pameran perdagangan internasional atau Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, pada 14-18 Oktober 2026. (Foto: Humas Kementerian Perdagangan)
Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekspor, ketahanan energi, dan ketahanan pangan nasional melalui sinergi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Pameran perdagangan internasional yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, pada 14-18 Oktober 2026 itu menghadirkan 1.873 perusahaan peserta dan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar dolar AS.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, TEI merupakan ajang strategis untuk memperluas akses pasar, menjalin kemitraan dagang, serta menarik kerja sama investasi.
"Kehadiran pembeli dari 134 negara menunjukkan tingginya antusiasme dunia terhadap produk unggulan Indonesia sekaligus memperkuat peran TEI sebagai sarana diplomasi ekonomi global," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, disampaikan sambutan Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.
Ditegaskan, Pemerintah memastikan pentingnya perdagangan luar negeri sebagai penggerak hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan ekonomi nasional, hingga pengembangan ekonomi daerah.
Dalam agenda tersebut, komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi salah satu sektor strategis yang menghubungkan perdagangan, energi, dan kesejahteraan petani.
Produk turunan sawit berperan dalam pengembangan biodiesel, mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, serta meningkatkan nilai tambah ekspor nasional.
BPDP, dinyatakan Mendag yang kerap disapa Busan, memiliki peran penting dalam mendukung agenda tersebut, yakni melalui pengelolaan dana pungutan ekspor kelapa sawit untuk membiayai peremajaan sawit rakyat, pengembangan biodiesel, riset dan inovasi, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, serta hilirisasi industri sawit.
"Nilai ekspor sawit Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Sebagian besar ekspor komoditas ini juga telah berupa produk hilir, seperti CPO pangan, oleokimia, dan biodiesel," urainya.
Kehadiran produk perkebunan dan turunannya di TEI, dipandang Mendag, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan transformasi sektor perkebunan dari ekspor bahan mentah menuju industri bernilai tambah tinggi.
"Penguatan ketahanan energi hijau juga menjadi bagian dari sinergi TEI dan BPDP. Limbah perkebunan, seperti tandan kosong, cangkang, dan serat kelapa sawit, berpotensi dimanfaatkan sebagai biomassa untuk bahan bakar padat, listrik, dan biofuel," tuturnya.
Oleh karena itu, Mendag menegaskan pemanfaatan tersebut diharapkan mempercepat hilirisasi energi hijau sekaligus membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia.
Sebab di sektor pangan TEI melalui Zona Makanan, Minuman, dan Produk Pertanian, didorong perluasan pasar produk pangan olahan dan hasil pertanian Indonesia.
Sehingga, penguatan pasar ekspor diharapkan meningkatkan pendapatan petani, mendorong diversifikasi produk, serta memperkuat rantai nilai pangan nasional.
"Ketahanan pangan bergizi juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan komoditas perkebunan, termasuk pengembangan minyak makan merah yang kaya pro-vitamin A dan E serta memiliki potensi pasar luas," ucapnya.
Pemberdayaan UMKM dan koperasi petani perkebunan, lanjut Budi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.
Termasuk, menurutnya, melalui inkubasi bisnis dan kewirausahaan berbasis komoditas perkebunan, UMKM didorong mengembangkan produk pangan olahan dan produk turunan lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekspor.
"Pemerintah berharap sinergi TEI sebagai pintu masuk pasar global dan BPDP sebagai penguat rantai nilai perkebunan dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia," ucapnya.
"Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekspor, ketahanan energi, ketahanan pangan, serta posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi global," demikian Budi menambahkan.
