Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Tanggung Jawab Terbesar soal Gibran ada di Tangan Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinilai telah mengakhiri segala ruang perdebatan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil langkah politik pamungkas melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).  

"Setelah keluarnya putusan MA itu, saya kira diskusi, debat, dan apa pun namanya itu selesai. Kesimpulannya bagi kami cuman dua: saudara Gibran mundur, atau kalau tidak berkenan mundur, ya dimundurkan," tegas Ray dalam diskusi Forum Masyarakat Sipil Peduli Parlemen (Formappi) di Jakarta, Senin, 2 November 2026.


Ray mengungkapkan, kubu Gibran tampaknya menolak untuk mundur secara sukarela. Ia menyinggung pernyataan pengamat politik yang kini menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, M. Qodari di televisi nasional, yang secara sadar menyebut pihak Gibran lebih memilih opsi dimakzulkan ketimbang harus mundur sendiri.  

Mengingat ketiadaan ijazah sudah diputus oleh MK dan ketiadaan suket ditegaskan oleh MA, Ray menilai usulan Hak Angket DPR di tahap ini sudah kedaluwarsa.  

"Dalam konteks itulah kami merasa bahwa angket pun sudah tidak lagi memadai, dan sudah harus sampai pada kesimpulan ini: HMP, Hak Menyatakan Pendapat," tuturnya.  

Ray menuntut pertanggungjawaban politik dari partai-partai pendukung Gibran di parlemen untuk segera memproses pemunduran tersebut agar masalah tidak melebar.  

"Tanggung jawab terbesarnya sebetulnya ada di dalam partai-partai politik pendukung kita ini. Setidaknya kita bisa menyebut ada empat partai politik, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, dan juga Demokrat," demikian Ray.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya