Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi (kiri). (Foto: Istimewa)
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi, meraih APSIPOL Distinguished Political Scientist Award 2026 atas kontribusi dan rekam jejak akademiknya dalam pengembangan ilmu politik.
Penghargaan berdasarkan Keputusan Ketua Umum APSIPOL tertanggal 31 Oktober 2026 tersebut diserahkan langsung dalam rangkaian Temu Nasional Satu Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) di Gedung ASEEC Tower, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur Senin 2 November 2026.
Usai menerima penghargaan atas capaian puluhan artikel jurnal terindeks Scopus dengan h-index 14 serta publikasi buku internasional tersebut, Burhanuddin menyampaikan pidato akademik yang menggarisbawahi pentingnya menjaga keberagaman metodologi di tengah dominasi pendekatan kuantitatif pada diskursus ilmu politik global.
Burhanuddin yang juga Founder Indikator Politik Indonesia itu menilai, saintifikasi ilmu politik di jurnal-jurnal internasional bereputasi, yang kian bertumpu pada causal inference, eksperimen, dan formal models, berisiko mengikis kedalaman substansi keilmuan.
"Secara keilmuan, perkembangan ilmu politik mungkin terlihat sangat kuat, tetapi ada masalah serius terkait methodological plurality. Pluralisme metodologis kian tergerus karena para ilmuwan politik lebih sibuk berkutat pada urusan inferensi kausal, eksperimen, dan formal models," ujar Burhanuddin.
Untuk menegaskan pentingnya metode kualitatif dan sejarah, Burhanuddin mengutip nasihat profesor University of Washington, Joel S. Migdal, kepada akademisi Ahmet T. Kuru saat hendak meneliti penyebab kemunduran peradaban Islam.
"If you want to go for numbers, silakan ke sana. If you want to get ideas, come to me," kutipnya.
Melalui contoh tersebut, ia menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan besar keilmuan seringkali membutuhkan pendekatan seperti comparative historical analysis ketimbang sekadar olah data angka.
Selain persoalan metodologi, Burhanuddin turut mengkritik kecenderungan ilmuwan politik yang berfokus pada fenomena jangka pendek serta bahaya penggeneralisasian konsep atau conceptual stretching.
Merujuk pada pemikiran Paul Pierson dan Giovanni Sartori, ia mengingatkan agar penggunaan istilah seperti populisme maupun politik uang, mulai dari retail vote buying, bansos, hingga pork barrel tetap memiliki batasan batasan definisi yang tajam.
"Fenomena politik tidak bisa dibidik dalam horizon waktu yang sangat sempit karena politik itu layaknya moving target yang bergerak terus-menerus," tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Burhanuddin membagikan strategi pemanfaatan data survei lembaga riset sebagai modal produktivitas publikasi ilmiah tanpa bergantung sepenuhnya pada hibah riset seperti LPDP.
Menurutnya, akademisi dapat menyisipkan variabel riset akademik ke dalam kuesioner survei komersial, mendaur ulang sampel via double sampling, hingga memanfaatkan metode baru seperti analisis teks pidato politik.
"Ada simbiosis mutualisme di sini: kebutuhan praktis klien terpenuhi, sementara kita mendapatkan data bernilai akademis tinggi yang relevan dengan diskursus komunitas internasional," pungkasnya.
