Berita

Ilustrasi

Editorial

Bidak Politik Gibran: Diputus MA Hingga Menanti Taring Parpol

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 18:36 WIB | OLEH: AHMAD KIFLAN WAKIK

PUTUSAN perkara nomor 742 K/TUN/2026 tentang gugatan syarat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih hangat.

Bagi sebagian kalangan, putusan yang diambil Mahkamah Agung itu adalah cobaan dan ujian bagi Gibran.

Tetapi, ujian sebenarnya justru ada di partai politik. Utamanya, mereka yang sedang duduk di DPR RI.


Ujian itu adalah bagaimana partai politik bisa mengambil langkah konstitusional pada Gibran usai adanya putusan MA.

Putusan MA dapat menyimpulkan bahwa persyaratan administratif Gibran saat menjadi calon presiden tidak terpenuhi.

Dalam putusan di tingkat kasasi, MA mengabulkan seluruh atau empat gugatan dari penggugat, H. M. Subhan.

Keempat gugatan itu yakni, pertama, mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Ketiga, memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, dan terakhir menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Kini, DPR RI dalam hal ini partai politik didesak mengambil langkah. Paling santer, adalah mengambil langkah hak angket.

Syarat pengajuan Hak Angket DPR RI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (khususnya Pasal 199).

Hak angket cukup diusulkan 25 orang anggota DPR RI dengan setidaknya dua fraksi partai politik.

Syarat yang tidak sulit itu, nampaknya menjadi ujian berat bagi partai politik. Terutama, koalisi yang sejak awal menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Melihat konfigurasi DPR RI saat ini, Fraksi Partai Demokrat saja punya 44 kursi anggota. Artinya, tinggal mengajak satu fraksi lagi.

Kemudahan syarat itu yang benar-benar menguji, apakah taring partai politik di DPR RI masih ada.

Terlebih, putusan MA adalah aspek legal yang memutus syarat administrasi yang menjadi dasar pencalonan Gibran.

Ke depan, publik menantikan apakah benar ada hak angket. Atau memang partai politik punya pertimbangan lain tak mengambil langkah pada putusan MA.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya