Berita

Kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) (Foto: Istimewa)

Energi

PLTN Terapung Wajib Penuhi Standar Keselamatan dan Perizinan

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 18:34 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menegaskan setiap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terapung di Indonesia wajib melalui evaluasi keselamatan, keamanan, dan pemenuhan ketentuan perizinan sebelum dapat diimplementasikan.

Penegasan tersebut disampaikan BAPETEN menanggapi pemberitaan mengenai penandatanganan kontrak kerja sama proyek PLTN terapung di Maluku Utara yang menjadi perhatian publik.

“Apa pun teknologi yang dipilih, di mana pun lokasi yang direncanakan, dan siapa pun pengembangnya, setiap usulan pembangunan PLTN harus melewati proses evaluasi yang objektif dan independen berdasarkan persyaratan regulasi yang berlaku,” demikian penegasan BAPETEN dalam keterangan diterima redaksi di Jakarta, Senin, 2 November 2026.


BAPETEN menyatakan pengembangan energi nuklir merupakan salah satu pilihan untuk mendukung ketahanan energi nasional. 

Sejumlah inovasi, termasuk reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR) dan PLTN terapung, dinilai membuka peluang pemanfaatan energi nuklir yang dapat disesuaikan dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Meski demikian, setiap teknologi harus melalui penilaian keselamatan dan keamanan secara menyeluruh. 

BAPETEN menegaskan perkembangan teknologi nuklir harus diikuti kesiapan regulator dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Kesiapan tersebut diperkuat melalui penyempurnaan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kemampuan evaluasi teknis, serta kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait maupun mitra internasional.

Khusus PLTN terapung, BAPETEN telah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan penyesuaian regulasi. Hal itu mencakup pengaturan reaktor berpendingin selain air serta instalasi nuklir yang tidak dibangun di daratan atau non-land-based.

Prinsip keselamatan yang berlaku tetap menjadi landasan penilaian, dengan persyaratan tambahan sesuai karakteristik dan potensi risiko teknologi yang diajukan.

BAPETEN juga membuka mekanisme konsultasi pra-perizinan atau pre-licensing bagi calon pengembang sejak tahap perencanaan. Melalui mekanisme ini, pengembang dapat membahas persyaratan keselamatan, keamanan, dan safeguards nuklir sebelum mengajukan permohonan izin formal.

Namun, konsultasi pra-perizinan bukan merupakan persetujuan ataupun jaminan bahwa izin pembangunan PLTN akan diterbitkan.

Terkait rencana PLTN terapung di Maluku Utara, BAPETEN mengungkapkan hingga saat ini belum menerima konsultasi maupun permohonan perizinan formal secara khusus mengenai proyek tersebut.

Meski demikian, ruang koordinasi tetap terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Setiap rencana pengembangan akan diperlakukan secara konsisten melalui evaluasi yang objektif dan independen.

BAPETEN menegaskan keselamatan masyarakat, keamanan pemanfaatan tenaga nuklir, serta perlindungan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap rencana pembangunan PLTN.

Pengawasan profesional, transparan, dan akuntabel menjadi komitmen lembaga tersebut agar pemanfaatan energi nuklir di Indonesia berlangsung aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya