Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan membutuhkan gerakan bersama lintas sektor untuk mencegahnya.
Bagaimana tidak, hingga kini anak-anak Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman kekerasan, perundungan, bahkan tindakan yang berujung pada kematian. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak pada masa depan bangsa.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia (ADK) usai bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, bersama anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya serta perwakilan pelajar dan mahasiswa di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas upaya melindungi anak Indonesia dari kekerasan.
“Indonesia harus menjadi negara yang ramah dan nyaman buat anak-anaknya sendiri, anak-anak bangsa. Karena sekali lagi saya katakan, wajah Indonesia itu terdampak dari wajah anak-anak Indonesia saat ini,” kata Doli.
Doli menegaskan, trauma akibat kekerasan serta dampak fisik dan mental yang dialami anak dapat mengancam kualitas generasi penerus Indonesia.
Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan pendidikan.
Doli yang juga Inisiator ADK Movement ini bersama sejumlah pihak juga telah membentuk gerakan antiperundungan dan kekerasan terhadap anak. Gerakan tersebut diharapkan berkembang menjadi kampanye terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Semangatnya adalah, ini harus menjadi sebuah kampanye menyeluruh, terpadu, dan menjadi gerakan sehingga membangun kesadaran semua orang kita, kesadaran terutama dari pihak keluarga, orang tua, ayah dan ibu yang mempunyai anak, kemudian sekolah, kemudian masyarakat secara umum,” ujarnya.
Doli menyebut, momentum Hari Anak Sedunia pada 20 November mendatang akan dimanfaatkan untuk menggelar kegiatan yang mendorong kesadaran publik terhadap ancaman kekerasan terhadap anak.
“Ini wake-up call-lah buat kita semua bahwa anak-anak ini tidak boleh dibiarkan. Dan, kemudian tentu sinergi ini harus terus diperkuat, ya,” tegasnya.
Di lingkungan DPR, Doli mengidentifikasi sedikitnya enam komisi yang berpotensi terlibat dalam upaya tersebut, yakni Komisi I, II, III, VIII, IX, dan X.
Sementara di tingkat pemerintah, kolaborasi juga perlu melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Agama.
Menurut Doli, upaya melindungi anak tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan akademik. Pembentukan moral, mental, akhlak, dan budi pekerti juga harus menjadi perhatian untuk mencegah kekerasan.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut. Ia menilai perlindungan anak harus dimulai dari penguatan fondasi keluarga, bukan semata-mata penanganan kasus setelah kekerasan terjadi.
“Di sisi lain, kita menyelesaikan, tapi di sisi yang paling penting adalah kita ingin menyelesaikan di tingkat hulu, yaitu keluarga,” kata Arifatul.
Ia menegaskan, Kementerian PPPA tidak ingin hanya berperan sebagai pemadam kebakaran yang menangani kasus demi kasus. Pencegahan harus diperkuat sejak lingkungan keluarga agar anak memiliki fondasi nilai agama, akhlak, dan budi pekerti yang kuat.
“Kita bentengi anak-anak kita bukan dengan peraturan atau benteng pagar besi yang tinggi, tetapi benteng yang kita tanamkan pada anak-anak kita adalah benteng yang tertanam dalam hati, yaitu nilai-nilai agama, akhlakul karimah, dan budi pekerti,” ujarnya.
Arifatul menambahkan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan memetakan peran masing-masing pihak dan memperkuat koordinasi secara berkala. Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan Ruang Bersama Indonesia sebagai wadah kolaborasi, terutama dalam menyelesaikan persoalan perlindungan anak hingga tingkat desa.
Ia berharap kolaborasi tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak berjalan efektif.
“Sekali lagi, terima kasih Pak Doli, Bu Atalia. Saya jadi enggak merasa sendiri, karena ada teman yang menguatkan, yang menyuntikkan vitamin untuk kita bergerak bersama. Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
