Berita

Kebersamaan Gibran Rakabuming Raka dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Istimewa)

Politik

Demokrat: Jangan Seret AHY dalam Polemik Jabatan Gibran

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 15:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, membantah pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus yang mengaitkan sikapnya terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) soal surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dengan ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Wakil Presiden.

Jansen menilai, pernyataan Bestari yang menyeret nama AHY terlalu jauh. Menurutnya, pandangan yang disampaikan mengenai konsekuensi hukum putusan MA tidak berkaitan dengan kepentingan politik untuk memperebutkan posisi Wakil Presiden.

"Saya kira terlalu jauh jika pernyataan saya mengenai putusan Mahkamah Agung kemudian dikaitkan bang Bestari Barus dengan keinginan Mas AHY menjadi Wakil Presiden. Mas AHY tidak perlu ditarik-tarik ke dalam persoalan ini," kata Jansen, Senin, 2 November 2026.


Ia meminta persoalan hukum dan konstitusi tidak dicampuradukkan dengan spekulasi mengenai kepentingan politik maupun sosok yang berpeluang mengisi jabatan Wakil Presiden.

Terlebih, menurut Jansen, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisiannya merupakan kewenangan Presiden sesuai konstitusi. Partai-partai pengusung tidak perlu dilibatkan dalam proses tersebut.

"Tidak perlu dan jangan mencampuradukkan persoalan hukum dan konstitusi, dengan spekulasi mengenai kepentingan politik atau siapa yang akan menjadi Wakil Presiden. Apalagi soal pengisian itu jikapun terjadi, sesuai konstitusi kita sepenuhnya kewenangan Presiden, bahkan partai-partai pengusungpun tidak perlu dilibatkan," ujarnya.

Jansen menegaskan, pandangannya mengenai posisi Gibran setelah putusan MA merupakan argumentasi hukum atas konsekuensi sebuah putusan pengadilan. Ia menyebut amar putusan tersebut telah beredar luas dan sejumlah ahli hukum juga sudah lebih dahulu memberikan pandangan.

"Apa yang saya sampaikan dalam tulisan itu adalah pandangan mengenai konsekuensi hukum dari sebuah putusan pengadilan, yang amarnya sudah beredar dimana-mana, bahkan sebelum sayapun sudah banyak ahli hukum yang lebih dulu memberikan pendapatnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan memperjuangkan posisi politik seseorang," jelasnya.

Ia pun mempersilakan Bestari maupun pihak lain yang memiliki pandangan berbeda untuk menyampaikan bantahan melalui argumentasi hukum, bukan dengan mengaitkannya pada kepentingan politik.

"Kalau memang ada perbedaan pandangan terhadap argumentasi hukum yang saya sampaikan, silakan dijawab dengan argumentasi hukum pula. Kita diskusikan substansi putusan, norma konstitusinya, dan konsekuensi hukumnya," tegas Jansen.

Menurutnya, demokrasi membutuhkan kedewasaan dalam membedakan pandangan hukum dengan kepentingan politik. Sebab, tidak setiap kritik atau pendapat konstitusional harus dimaknai sebagai upaya mengejar jabatan.

"Jangan sampai setiap pandangan hukum dan sifatnya konstitusional justru ditafsirkan sebagai ambisi politik. Demokrasi membutuhkan kedewasaan kita bersama untuk membedakan mana pandangan hukum dan mana kepentingan politik," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya