Berita

Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (Foto: Tangkapan layar YouTube Kementerian ESDM)

Pemerintahan

Bahlil Minta IUP Tambang Prioritaskan UMKM, Koperasi, dan BUMD

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 15:16 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah meminta pemberian prioritas dalam kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD). 

Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pengusaha daerah agar ikut menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk afirmasi keadilan bagi masyarakat daerah yang selama ini dinilai kesulitan memperoleh izin pertambangan.


“Harus ada pemberian prioritas kepada UMKM, koperasi dan BUMD. Inilah sebagai bentuk afirmatif keadilan negara,” kata Bahlil dalam Minerba Convex di Jakarta, Senin, 2 November 2027. 

Ia menyoroti mekanisme perizinan sebelumnya yang mengandalkan tender sehingga kepemilikan IUP dinilai lebih banyak dikuasai pengusaha bermodal besar, sementara pengusaha daerah kesulitan mendapatkan akses.

“Dulu kan IUP ini semua ditenderkan, dan mayoritas pemegang IUP itu kantornya di Jakarta,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat potensi sumber daya alam di daerah belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan.

Ia menegaskan, masyarakat daerah tidak boleh terus-menerus hanya menjadi penonton dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayahnya sendiri.

“Kita ingin untuk membuat orang daerah juga harus bisa menjadi subyek dan obyek pembangunan,” tegasnya.

Bahlil mengatakan, pemerintah berkewajiban menghadirkan kebijakan yang memberikan kesempatan lebih adil bagi masyarakat daerah untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi, termasuk melalui kepemilikan usaha pertambangan.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan manfaat ekonomi agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan kelompok pengusaha tertentu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya