Berita

Kebersamaan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)

Politik

Ijazah Gibran Disoal MK dan MA: Alam Perlihatkan Manusia Kemaruk Kekuasaan!

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 10:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran tentang bahaya ambisi berlebihan manusia dalam mengejar kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bahkan mengeluarkan putusan dengan objek berbeda terkait persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri setara SMA atau sederajat. 


MK juga menyoroti dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat keterangan penyetaraan karena dinilai hanya membuktikan kehadiran dalam pembelajaran, bukan kelulusan.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.

Sementara itu, MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mengingatkan bahwa ambisi berlebihan dalam mengejar kekuasaan pada akhirnya dapat berbalik merugikan pihak yang mempertahankannya.

“Tentu ini semacam peringatan kepada kita semua agar tidak lagi menjadikan ambisi yang berlebihan dalam mengejar kekuasaan. Kemaruk di dalam kekuasaan itu pada akhirnya tidak disukai bahkan oleh alam,” kata Ray kepada RMOL, sesaat lalu, Senin, 2 November 2026.

Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai polemik tersebut menjadi pelajaran agar pejabat publik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Kemaruk di dalam kekuasaan itu hanya akan menghancurkan diri sendiri,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya