Berita

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Foto: YouTube Setpres)

Politik

Gibran Wajib Mundur Usai Putusan MA dan MK

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 09:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan persyaratan ijazah dan surat keterangan penyetaraan SMA.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menjelaskan, kedua putusan tersebut memiliki persoalan hukum yang berbeda. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran yang dinilainya tidak setara dengan SMA. 

Sementara itu, putusan MA berkaitan dengan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran yang setara SMA.


Menurut Ray, kedua putusan itu menjadi persoalan serius yang harus dijelaskan dampaknya terhadap keabsahan posisi Gibran sebagai wakil presiden.

“Rasa-rasanya tidak ada lagi alasan yang cukup kuat secara hukum maupun secara politik untuk tetap bertahan sebagai wakil presiden,” kata Ray kepada RMOL, Senin, 2 November 2026.

Ray yang juga Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini berharap Gibran mengundurkan diri agar polemik tersebut tidak terus berlarut-larut dan menyita perhatian publik.

“Agar tidak ada kegaduhan yang berkelamaan, yang menyita perhatian masyarakat kita terhadap perihal ini, ya, mendorong Saudara Gibran dan bermohon kepada Saudara Gibran untuk menyatakan mundur sebagai wakil presiden,” tegasnya.

Selain itu, Ray juga menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengubah Peraturan KPU (PKPU) sehingga memungkinkan Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan mengabaikan kritik publik.

Menurutnya, persoalan itu harus menjadi evaluasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, terutama untuk memperkuat independensi, netralitas, dan integritas penyelenggara pemilu agar polemik serupa tidak terulang.

“Oleh karena itu, mengingat bahwa saat ini terjadi, ya, akan terjadi pemilihan anggota penye- komisioner KPU, Bawaslu, maka peristiwa ini menjadi pedoman yang cukup bagi anggota DPR dan pemerintah untuk memastikan bahwa yang terpilih kelak orang-orang yang memiliki sikap tegas, kemandirian, integritas, dan juga sikap eh apa nama, netral,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya