Demonstrasi menuntut ketua KPU India mundur pada Minggu, 1 November 2026 (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube France24)
Puluhan ribu warga India turun ke jalan di New Delhi pada Minggu, 1 November 2026, waktu setempat, untuk memprotes perubahan daftar pemilih yang dinilai merugikan masyarakat dan menguntungkan partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Mereka juga mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, mengundurkan diri.
Aksi demonstrasi tersebut dipimpin oleh tokoh oposisi sekaligus pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi. Massa bergerak dari pusat kota New Delhi menuju Ramlila Maidan sambil meneriakkan tuntutan agar dugaan manipulasi daftar pemilih dihentikan. Pengamanan ketat diberlakukan di sekitar lokasi demonstrasi.
Gandhi yang tiba menggunakan jip terbuka bersama sejumlah pemimpin oposisi menegaskan bahwa perubahan daftar pemilih tidak bisa diterima. Ia menilai pencoretan nama pemilih merupakan ancaman terhadap hak politik warga India.
"Ini adalah pencurian suara setiap warga negara India," kata Gandhi dalam pidatonya, dikutip dari France24, Senin, 2 November 2026.
Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan semata-mata aksi untuk kepentingan partai politik tertentu.
"Ini adalah protes India untuk menyelamatkan demokrasi dan konstitusi," ujarnya.
Perselisihan ini mencuat setelah revisi daftar pemilih secara nasional menyebabkan lebih dari 133 juta nama dihapus. Angka tersebut dilaporkan sejumlah media India dan turut dikutip partai oposisi dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan.
Pihak oposisi menuding proses tersebut berpotensi menghilangkan hak pilih masyarakat, terutama kelompok minoritas Muslim. Namun, Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi dan Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan manipulasi tersebut.
Komisi Pemilihan Umum menyatakan revisi dilakukan untuk membersihkan daftar pemilih dari data ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, serta data tidak valid. Otoritas juga menegaskan bahwa warga yang memenuhi syarat tetap dapat mengajukan permohonan agar namanya kembali dimasukkan ke dalam daftar pemilih.
Salah seorang demonstran bernama Nandita, 46 tahun, mengaku namanya ikut terhapus meskipun telah terdaftar sebagai pemilih sejak berusia 18 tahun. "Satu-satunya pilihan adalah turun ke jalan secara damai," katanya kepada AFP.
Sementara itu, pemimpin senior BJP sekaligus Menteri Kesehatan India, Jagat Prakash Nadda, mengecam demonstrasi tersebut. Ia menyebut aksi itu sebagai upaya politik pihak-pihak yang kalah dalam pemilu untuk menciptakan kekacauan.
Di sisi lain, gerakan pemuda Partai Janta Kecoa (CJP), yang memiliki jutaan pengikut di media sosial sejak diluncurkan pada Mei lalu, turut mendukung aksi tersebut. Sejumlah pemimpinnya bahkan sempat ditahan sementara oleh polisi dalam demonstrasi terkait revisi daftar pemilih pada bulan sebelumnya.
Analis politik Rasheed Kidwai menilai besarnya jumlah peserta demonstrasi memberikan dorongan bagi Partai Kongres dan Rahul Gandhi. Menurutnya, aksi tersebut turut meningkatkan perhatian publik terhadap kepemimpinan Gandhi setelah partainya berulang kali mengalami kekalahan dalam pemilu.
Sementara itu, mahasiswa berusia 19 tahun, Jayshree Roy, mengatakan masyarakat harus terus menyuarakan tuntutan mereka agar pemerintah memperhatikan hak-hak warga.
"Kita memiliki kekuatan rakyat di tangan kita. Hanya itu yang kita miliki," ujarnya.
