Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

POLDA Metro Jaya didesak bertanggung jawab atas polemik “mahasewa bayaran” dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI). 

Permintaan maaf atas kegaduhan harus diikuti keberanian membuka fakta dan menjatuhkan konsekuensi kepada pihak yang terbukti bersalah.

Nama mahasiswa, kehormatan kampus, dan kepercayaan masyarakat telah dipertaruhkan dalam acara resmi kepolisian.

Polda Metro Jaya telah mengakui sebagai penyelenggara kegiatan pada 29 Oktober 2026 tersebut. Pengakuan itu memperjelas pihak yang wajib memberikan jawaban kepada masyarakat.

Polda harus menjelaskan bagaimana acara yang membawa nama mahasiswa bisa menghadirkan peserta beralmamater yang mengaku bukan mahasiswa kampus tersebut dan menerima bayaran.

Permintaan maaf patut dihargai. Namun, persoalan ini tidak selesai dengan menyebutnya sebagai kegaduhan. Kegaduhan muncul karena ada pengakuan peserta yang bertentangan dengan gambaran acara kepada publik.

Penyebab itulah yang harus dibuka dan dipertanggungjawabkan.

Salah satu peserta, Bayu Setiadi alias Dino, mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira) meski mengenakan almamater kampus tersebut. Ia juga menyatakan menerima bayaran untuk hadir. Sementara itu, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) membantah mengirim delegasi.

Pengakuan dan bantahan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas dari penyelenggara.

Persoalannya bukan latar belakang pekerjaan atau pendidikan peserta. Semua warga berhak menghadiri peringatan Sumpah Pemuda. Namun, kehadiran mereka harus disampaikan secara jujur. 

Orang yang bukan mahasiswa suatu kampus tidak semestinya ditampilkan dengan atribut yang membuat masyarakat mengira sebaliknya.

Jas almamater membawa nama dan kehormatan kampus. Ketika dipakai dalam deklarasi, masyarakat dapat menganggap pemakainya membawa suara mahasiswa.

Karena itu, penggunaan atribut yang tidak sesuai tidak boleh dianggap sebagai kesalahan kecil yang selesai setelah acara berakhir.

Kontradiksinya sangat tajam. Kegiatan tersebut membawa pesan melawan hoaks, tetapi justru dipersoalkan karena kebenaran identitas peserta.

Kepolisian harus menunjukkan kesungguhan menjaga kebenaran dengan membuka apa yang terjadi dalam acaranya sendiri.

Tidak semua peserta dapat disamaratakan sebagai mahasiswa palsu atau peserta bayaran. Justru keterbukaan Polda diperlukan agar orang-orang yang benar-benar mahasiswa tidak ikut dirugikan.

Penjelasan harus diarahkan kepada pihak yang mengatur acara dan mengetahui bagaimana peserta didatangkan.

Peserta yang wajahnya tersebar di media sosial juga tidak boleh menanggung seluruh kemarahan publik. Pihak yang mengajak, memberikan almamater, dan membayar harus tampil memberikan penjelasan.

Jangan sampai orang yang terlihat di depan kamera menjadi sasaran, sementara pengatur di belakangnya tetap terlindungi.

Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya wajib menjelaskan pengawasan mereka atas kegiatan tersebut. Jabatan pimpinan membawa tanggung jawab atas nama baik institusi.

Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada konsekuensi yang sepadan, termasuk pencopotan berdasarkan tanggung jawab masing-masing.

Kapolri harus memastikan persoalan ini tidak menguap setelah permintaan maaf disampaikan. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

Kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui kejujuran dan tindakan nyata.

Polda Metro Jaya sudah meminta maaf atas kegaduhan. Kini, Polda harus mempertanggungjawabkan penyebabnya. Kehormatan mahasiswa dan kepercayaan masyarakat terlalu berharga untuk ditutup dengan penyesalan tanpa penyelesaian.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)