Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat safari politik bersama PSI. (Foto: Dok. PSI)

Publika

Operasi Politik Jokowi

SENIN, 02 NOVEMBER 2026 | 05:14 WIB

OPERASI politik Joko Widodo alias Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. 

Arah politik kemudian berubah. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, didorong masuk ke gelanggang kekuasaan sebagai calon wakil presiden. Namun, ada satu hambatan: batas usia.

Hambatan itu kemudian diterobos melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90. Sebuah putusan yang mengubah ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, sekaligus membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.


KPU kemudian mengubah PKPU dengan memasukkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), yang menjadi dasar bagi pencalonan Gibran.

Operasi politik berlanjut.

Pilpres 2024 bberlangsung. Aparat negara dipersoalkan karena keterlibatannya dalam proses politik. Bansos bernilai ratusan triliun rupiah menjadi bagian dari perdebatan publik. Berbagai instrumen kekuasaan dan sumber daya negara dipertanyakan penggunaannya.

Pada akhirnya, pasangan yang didukung Jokowi meraih 58 persen suara.

Operasi politik itu mencapai tujuannya.

Tetapi perlawanan terhadap berbagai tindakan dan kebijakan Jokowi tidak berhenti setelah pilpres selesai. Bahkan tidak berhenti setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden.

Masyarakat, kalangan intelektual, dan mereka yang masih percaya pada supremasi hukum tetap melanjutkan perlawanan.

Mereka memilih jalur konstitusional. Bukan dengan jalan pintas. Bukan pula dengan mengandalkan tekanan politik di jalanan.

Prosesnya panjang. Berbulan-bulan. Melelahkan. Dari satu gugatan ke gugatan lainnya. Dari satu pengadilan ke pengadilan berikutnya.

Mereka tidak menyerah.

Sebab, perjuangan menegakkan konstitusi tidak selesai hanya karena seseorang sudah berhasil menduduki jabatan. Kemenangan dalam pemilu tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang menyertai proses pencalonannya.

Mereka memilih bertarung dengan dokumen, argumentasi, bukti, dan putusan pengadilan.

Dengan begitu, tidak mudah bagi para penyembah berhala jokowi, untuk menuduh mereka sebagai gerakan radikal, anti-persatuan, anti-Pancasila, atau berbagai cap lain yang kerap digunakan untuk membungkam kritik.

Ini bukan semata-mata soal siapa yang menjadi wakil presiden.

Ini soal apakah konstitusi boleh diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan keluarga yang sedang berkuasa.

Dan perjuangan itu belum selesai.

Geisz Khalifa
 Pegiat demokrasi

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya