Senator DPD RI, Dailami Firdaus. (Foto: Istimewa)
Senator DPD RI, Dailami Firdaus menolak tegas rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa 3 November 2026.
Ia meminta pemerintah pusat bersikap tegas terhadap figur-figur yang dinilai memiliki rekam jejak dukungan terhadap Israel. Karena hal tersebut tidak sejalan dengan sikap politik luar negeri dan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
"Sikap pemerintah harus tercermin dalam setiap kebijakan, termasuk ketika memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan konser maupun kegiatan berskala internasional," kata Dailami dalam keterangannya, Minggu 1 November 2026.
Dailami menjelaskan, persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari perspektif pariwisata dan keuntungan ekonomi. Sebab, ada aspek moral, kemanusiaan, serta konsistensi sikap politik Indonesia yang harus menjadi pertimbangan utama.
Berdasarkan informasi penyelenggara, konser bertajuk Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia merupakan rangkaian peringatan 30 tahun album Romanza yang dirilis pada 1997. Selain di Jakarta pada 3 November 2026, konser tersebut telah berlangsung di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026.
Penyelenggara menyebut Indonesia menjadi satu-satunya lokasi pertunjukan publik Andrea Bocelli di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2026. Konser tersebut diproyeksikan 9.000 penonton di Jakarta.
Dari sisi ekonomi, Kementerian Pariwisata bahkan menargetkan rangkaian konser tersebut memberikan dampak ekonomi mencapai 44 juta dolar AS atau sekitar Rp792 miliar. Sementara itu, harga tiket yang ditawarkan berkisar mulai Rp1 juta hingga lebih dari Rp15 juta.
Meski demikian, Dailami mengingatkan bahwa proyeksi keuntungan ekonomi tidak boleh mengesampingkan sensitivitas masyarakat terhadap persoalan Palestina. Terlebih, penyelenggaraan konser di kawasan Candi Borobudur pada 31 Oktober juga diwarnai aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.
Dailami menuturkan, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah sebelum melanjutkan penyelenggaraan konser di Jakarta. Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian agar situasi tetap kondusif dan tidak memunculkan polemik yang lebih luas.
"Jangan sampai masyarakat Palestina melihat Indonesia sebagai negara yang tidak serius atau tidak sepenuhnya mendukung perjuangan mereka," pungkas Dailami.
