Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Fenomena boikot atau cancel culture yang menimpa Raffi Ahmad (RANS) dan kreator konten Willie Salim menjadi pelajaran bagi pejabat maupun figur publik agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di ruang digital.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh menilai kemarahan publik terhadap keduanya tidak lepas dari kehadiran mereka dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurut Rahmat, pejabat dan figur publik harus memiliki kepekaan lebih dalam menyikapi situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Terlebih, ketika publik sedang menghadapi persoalan sensitif seperti bencana lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Di era digital dan media sosial sekarang memang kita sebagai pejabat publik dan publik figur harus lebih hati-hati dalam bertindak, berucap, kemudian memberikan pernyataan," ujar Rahmat saat dihubungi Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 1 November 2026.

Ia mengingatkan, tindakan maupun pernyataan yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat berpotensi memicu polemik dan menyinggung perasaan publik.

"Agar jangan menjadi isu sensitif yang bisa menyinggung masyarakat dalam kondisi sedang terjadi masalah lingkungan," katanya.

Rahmat mencontohkan situasi karhutla yang membuat masyarakat diliputi kekhawatiran. Dalam kondisi seperti itu, figur publik dituntut lebih peka agar aktivitas maupun pernyataannya tidak dianggap mengabaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, kemarahan publik di era media sosial dapat berkembang menjadi aksi pemboikotan hingga pemberian sanksi sosial secara digital. Dampaknya bahkan tidak hanya dirasakan figur publik yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain yang terkait.

"Ini bisa berdampak terhadap aksi pemboikotan, kemudian memberikan sanksi digital terhadap publik figur dan bisa berdampak kepada masyarakat secara umum. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita," pungkas Rahmat.