Berita

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Foto: istimewa)

Politik

Pemerintah RI Sebaiknya Tiru Keberanian Pejabat Hongkong Minta Maaf soal Karhutla

MINGGU, 01 NOVEMBER 2026 | 08:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto dipandang perlu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia.

Menurut mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang kali tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Karena itu, pemerintah perlu mengakui persoalan tersebut sekaligus menindak semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat pemerintahan.

"Alangkah eloknya jika Presiden Indonesia berkenan tampil minta maaf, mengakui kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang kali adalah akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum," kata Alvin lewat akun X miliknya dikutip Minggu, 1 November 2026.


Pernyataan Alvin tersebut merespons langkah Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee bersama tujuh pejabat senior pemerintah yang menyampaikan permintaan maaf dengan membungkukkan badan pada Kamis, 30 Oktober 2026.

Permintaan maaf itu disampaikan setelah penyelidikan independen menemukan kegagalan pengawasan pemerintah selama puluhan tahun turut berkontribusi terhadap kebakaran kompleks apartemen Wang Fuk Court pada November 2025 yang menewaskan 168 orang.

Laporan penyelidikan menyebut kontraktor swasta bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, ditemukan pula kelalaian serius di empat lembaga pemerintah.

Alvin menilai, pengakuan atas kelemahan pengawasan harus diikuti pertanggungjawaban hukum. Tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf, seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat pemerintah, harus diproses sesuai ketentuan hukum.

"Dilanjut proses sanksi hukum terhadap semua pihak yang terlibat. Termasuk para pejabat pemerintahan," tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya