Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor. (Foto: Dok PKB)
Dugaan keterlibatan peserta bayaran dalam aksi demonstrasi tandingan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026, menjadi sorotan Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor.
Gielbran menegaskan, PKB pada prinsipnya menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, apa pun latar belakang dan kelompoknya. Demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, tuntutan, dan harapan kepada pemerintah.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilandasi tuntutan jelas dan konstruktif justru merupakan wujud kepedulian serta kecintaan warga terhadap negaranya. Karena itu, kebebasan menyampaikan pendapat harus dihormati dan dilindungi.
"Namun, jangan sampai esensi demonstrasi justru ditanggalkan demi kepentingan tertentu. Apalagi jika sebuah aksi sengaja digelar untuk menenggelamkan substansi atau mengaburkan pesan dari aksi demonstrasi lainnya dengan cara-cara yang tidak substantif," ujar Gielbran di Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Munculnya dugaan peserta aksi bayaran dalam demonstrasi tandingan di Bundaran HI patut menjadi perhatian bersama. Jika pengakuan mengenai adanya pemberian uang kepada peserta benar adanya, praktik tersebut berpotensi mereduksi demonstrasi menjadi sekadar aktivitas transaksional, bukan lagi ruang perjuangan aspirasi.
"Kalau benar ada peserta yang datang karena mendapatkan imbalan uang, ini yang namanya The Real Mahasewa. Berangkat aksi bukan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi untuk memperoleh money. Praktik seperti ini jelas mencederai esensi demokrasi," tegasnya.
Gielbran bahkan menyindir fenomena tersebut dengan mempertanyakan tujuan sebenarnya dari aksi tandingan itu.
"Itu aksi demonstrasi atau arisan? Kok, pulang bawa bingkisan? Jangan sampai demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan suara rakyat justru berubah menjadi kegiatan yang berorientasi pada imbalan," sindirnya.
Ia menekankan, kehadiran seseorang dalam demonstrasi idealnya lahir dari kesadaran, keberanian, dan kemauan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini. Bukan karena tekanan, paksaan, ataupun iming-iming materi dari pihak tertentu.
Menurut Gielbran, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk menggelar aksi yang berbeda dengan kelompok lainnya.
Namun, perbedaan tersebut semestinya dipertemukan melalui adu gagasan dan argumentasi, bukan dengan upaya mengaburkan substansi melalui mobilisasi yang diduga bersifat transaksional.
"Demonstrasi seharusnya menjadi panggung untuk menyampaikan aspirasi yang konstruktif bagi bangsa dan negara. Bukan menjadi ajang untuk menegasikan suara kelompok lain dengan cara-cara yang tidak substantif," katanya.
Gielbran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak orang lain.
"Marilah kita bernegara dengan bijak dan dewasa. Demokrasi bukan soal siapa yang paling ramai mengerahkan massa, tetapi bagaimana gagasan dan aspirasi masyarakat benar-benar didengar. Jangan sampai demokrasi kehilangan maknanya hanya karena kepentingan sesaat," pungkasnya.
