Stafsus Setneg Disoraki Saat Temui Mahasiswa Trisakti

Staf khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Binbin Firman Tresnadi hadir langsung mahasiswa Universitas Trisakti yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat atau tepat di depan BSI Tower pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Awalnya, Binbin datang dan berdiskusi dengan perwakilan massa aksi atau pengurus BEM Trisakti selama kurang lebih 30 menit.

Dalam diskusi, massa ingin pemerintah mendengarkan dan memenuhi tiga tuntutan rakyat atau Tritura yang dibawa oleh massa terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. 

Salah satu perbaikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga Papua yang membuat masyarakat mengalami penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Di sana banyak sekali yang sudah sesak napas, hampir mati mereka menghirup asap, tapi enggak ada yang peduli. Saya minta ada perhatian pemerintah supaya mereka bisa berobat gratis," kata perwakilan mahasiswa.

Mahasiswa juga menuntut mengevaluasi kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wamenhut Rohmat Marzuki.

Setelah selesai berdiskusi, Binbin pun naik ke atas mobil komando dan disoraki oleh massa mahasiswa. Binbin pun berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa.

Namun, saat yang bersamaan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Deni Wibowo langsung mengkritik Binbin karena terbukti tidak memenuhi janjinya sebelumnya.

"Teman-teman, jangan langsung percaya dengan janji bapak ini (Binbin). Dua minggu lalu, beliau berjanji akan mundur dari jabatannya jika masalah karhutla tidak selesai dalam waktu tiga hari. Namun, nyatanya hari ini bapak ini masih menjabat," ujar Deni disambut sorak sorai mahasiswa.

Sebagaimana diketahui, adapun tiga tuntutan yang disuarakan dalam Tritura tersebut meliputi pemulihan menyeluruh di sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional.

Mahasiswa juga mendesak pemberantasan inkompetensi di kalangan pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan bagi pejabat publik. Tuntutan ketiga adalah penegakan supremasi sipil.