Berita

Ilustrasi

Pemerintahan

DJP: Belum Ada Arahan Bebaskan Pajak Pembalut

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 18:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut belum ada arahan kebijakan dari pemerintah untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut.

Hal tersebut disampaikan Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawati menyusul viralnya isu pajak produk menstruasi di media sosial.

Menurut Inge, sejak lama pembalut telah masuk ke dalam Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hingga saat ini, sambungnya, belum ada kebijakan yang mengatur pembebasan pajak pada produk tersebut.


“Pembalut telah menjadi BKP sejak awal diproduksi dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hingga saat ini, belum terdapat arahan kebijakan terkait pemberian fasilitas pembebasan PPN atas produk tersebut,” jelas Inge kepada RMOL, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Meski demikian, ia mengatakan pemerintah memahami pentingnya produk menstruasi bagi kesehatan dan kebersihan. 

Namun, setiap usulan perubahan perlakuan perpajakan perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dampaknya bagi masyarakat, serta implikasi fiskal.

"Kajian mengenai usulan perubahan kebijakan tidak harus dilakukan oleh Pemerintah. Setiap pihak yang berkepentingan dapat melakukan kajian dan menyampaikan usulan perbaikan kebijakan kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya