Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT), Djainudin Lonek. (Foto: Istimewa)
Langkah pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030 melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 murni usulan DPW PPP seluruh Indonesia.
"Semua rekan-rekan pengurus wilayah, cabang dan anak cabang kecewa dengan Waketum dan Sekjen DPP PPP yang tak pernah mengurusi partai sejak menjadi pengurus," kata Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT), Djainudin Lonek melalui keterangan tertulis, Kamis 29 Oktober 2026.
Djainudin mengatakan bahwa SK Menteri Hukum tentang kepengurusan PPP keluar pada 6 Oktober 2025.
"Artinya genap setahun Agus Suparmanto dan Taj Yasin mangkir dari PPP," kata Djainudin.
Karena itulah, kata Djainudin, sesuai AD/ART PPP, pengurus yang nyata-nyata tidak aktif lebih dari tiga bulan harus dievaluasi dan dicopot jabatannya dan diganti yang lain.
Selain itu, saat DPP PPP dan DPW se-Indonesia menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Makassar Februari 2026 lalu, Taj Yasin bukannya hadir bersilaturrahmi dengan kader dan berpikir keras bersama untuk kebangkitan PPP, malah bikin surat ke Kapolda Sulsel agar membatalkan kegiatan tersebut.
"Sungguh tidak masuk akal," kata Djainudin.
Keanehan terbaru, saat struktural PPP bahu membahu menyusun pengurus sampai tingkat desa, tiba-tiba ketua PPP provinsi NTB, Bengkulu dan Banten dipecat Agus Suparmanto yang hanya wakil ketua umum bersama Taj Yasin sekretaris jenderal dan diganti dengan pelaksana tugas.
Pelanggaran yang bulat dan telanjang melampaui wewenang di AD/ART dan penggunaan surat keputusan dan stempel yang tidak sah, jelas-jelas sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi dan mandat partai.
"Tak ada tempat bagi pihak yang hanya membela kemauan pribadinya di partai milik umat," pungkas Djainudin.
Diketahui, keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang dipimpin Ketua Umum PP Muhamad Mardiono Mardiono secara daring pada Selasa 27 Oktober 2026.
Dalam keputusan yang dibacakan pada akhir rapat, PPP menyatakan memberhentikan sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut.
“Rakornas III ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025-2030,” demikian bunyi keputusan tersebut.
