Berita

Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, semakin meluas (Foto: Istimewa)

Nusantara

Awasi Ketat Banpres Penanganan Karhutla Rp1,2 Triliun bagi 7 Provinsi

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 11:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Bantuan Presiden (Banpres) sekitar Rp1,2 triliun yang digelontorkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tujuh provinsi menuntut pengawasan ketat dari aparat penegak hukum dan publik.

"Dana besar tersebut tidak boleh sekadar berhenti pada laporan penyerapan administratif semata, mengingat masyarakat di daerah terdampak saat ini tengah berjuang menghadapi keppungan asap tebal dan ancaman kesehatan yang serius," kata Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra, dikutip Kamis 29 Oktober 2026.

Pemerintah daerah sebagai pengelola dana di luar operasi modifikasi cuaca dan pemadaman udara pusat wajib memastikan anggaran tersebut terwujud dalam bentuk perlengkapan taktis petugas, alat pelindung kesehatan, serta jaring pengaman bagi warga.


KPK, Polri, dan Kejaksaan juga didesak untuk aktif menelusuri aliran dana dari hulu ke hilir guna mengidentifikasi pihak-pihak yang memenangi proyek pengadaan serta memetakan pengendali sejati di balik perusahaan penerima pembayaran.

"Pengawasan ketat sejak awal pembelanjaan anggaran sangat krusial untuk menutup celah manipulasi spesifikasi, penggelembungan harga, maupun praktik komisi ilegal yang memanfaatkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan," kata Hamdi.

Kepala daerah di tujuh provinsi selaku penerima bantuan harus membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan kepada masyarakat, termasuk rincian penerimaan, alokasi belanja, hingga daftar penyedia jasa yang terlibat.

Keberhasilan penyaluran dana ini harus terlihat nyata di lapangan melalui ketersediaan logistik yang layak bagi petugas pemadam dan relawan, serta pertolongan medis yang memadai bagi warga terdampak.

Jika dana dilaporkan telah terserap namun kebutuhan dasar di lapangan masih mangkrak, pemerintah wajib memberikan penjelasan terbuka mengenai aliran dana tersebut.

Pihak pemasok dan penyedia jasa tentu sah untuk mendapatkan keuntungan, namun keuntungan tersebut harus sebanding dengan kualitas barang dan layanan yang benar-benar diberikan.

Aparat penegak hukum diingatkan agar tidak hanya menyasar pelaksana lapangan, melainkan menindak tegas aktor intelektual yang berada di balik kendali perusahaan jika terbukti ada penyelewengan.

"Gelontoran dana masif dari negara ini harus dipastikan murni menjadi instrumen penyelamatan kemanusiaan, sehingga tidak ada pihak yang menjadikan penderitaan warga sebagai kesempatan untuk memperkaya diri," pungkas Hamdi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya