Diskusi publik bertajuk “Semangat Sumpah Pemuda: Menelaah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Menjalankan Program Asta Cita” di Gedung Sangkrini, Jakarta Timur, Rabu 28 Oktober 2026. (Foto: Istimewa)
Peringatan Sumpah Pemuda merupakan momentum untuk memperkuat kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil.
Demikian penegasan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Raya sekaligus Koordinator Cipayung Plus Gotong Royong DKI Jakarta, Andre saat membuka diskusi publik bertajuk “Semangat Sumpah Pemuda: Menelaah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Menjalankan Program Asta Cita” di Gedung Sangkrini, Jakarta Timur, Rabu 28 Oktober 2026.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara, tidak boleh selesai setelah pergantian kepemimpinan, dan tidak boleh hanya menjadi legitimasi bagi kekuasaan," kata Andre.
Andre menekankan bahwa demokrasi harus terus hidup melalui partisipasi rakyat, keterbukaan pemerintah, serta keberanian masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurutnya, tema mengenai pelaksanaan Asta Cita penting untuk dibahas karena pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membawa sejumlah agenda besar pembangunan nasional.
Mulai dari penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, pertahanan dan keamanan, hingga pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam forum tersebut, Cipayung Plus Gotong Royong DKI Jakarta menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mahasiswa tidak semestinya hanya hadir ketika demonstrasi berlangsung ataupun menjadi pelengkap dalam agenda seremonial.
Sebab mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membaca realitas sosial, menguji kebijakan pemerintah, menyuarakan kepentingan masyarakat, sekaligus memberikan gagasan sebagai bagian dari solusi atas persoalan bangsa.
Karena itu, Cipayung Plus Gotong Royong DKI Jakarta menilai hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, tidak harus ditempatkan dalam posisi yang selalu berhadap-hadapan.
Program pemerintah yang baik patut diapresiasi, sementara program yang belum maksimal harus diberikan masukan, dikritisi, dan didorong agar semakin tepat sasaran.
Salah satu program yang mendapat apresiasi dalam forum adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan.
Perhatian terhadap masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga dipandang penting karena pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada wilayah yang telah memiliki akses dan fasilitas yang relatif lebih baik.
"Wilayah 3T menjadi contoh bahwa negara harus hadir untuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah terpinggirkan,” kata Andre.
Selain MBG, keberadaan Sekolah Rakyat juga dinilai sebagai salah satu langkah yang patut mendapatkan perhatian positif karena memiliki potensi membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses terhadap pendidikan.
