Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) didorong tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan melindungi ruang hidup di kawasan pesisir.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem, Arif Rahman menilai KNMP harus menjadi program terpadu yang mencakup penyediaan fasilitas perikanan, penguatan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, hingga perlindungan sosial bagi nelayan.
“KNMP harus menjadi sarana intervensi holistik mulai dari ketersediaan infrastruktur pendingin atau cold storage, pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, hingga jaminan keselamatan berlayar,” kata Arif Rahman kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurut Ketua Umum DPP Petani dan Nelayan NasDem ini, fasilitas penyimpanan dingin, akses bahan bakar bersubsidi, dan jaminan keselamatan pelayaran menjadi kebutuhan penting untuk menekan biaya operasional, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta meningkatkan posisi tawar nelayan dalam rantai perdagangan perikanan.
Arif juga mendorong pengembangan usaha pengolahan hasil laut agar masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada penjualan ikan mentah. Integrasi fasilitas pengolahan, distribusi, dan pemasaran dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
“KNMP harus mampu menggerakkan ekosistem ekonomi lokal. Tidak hanya menyasar para nelayan tangkap, tetapi juga memicu hadirnya UMKM baru seperti pengolahan kuliner pesisir, kerajinan olahan laut, hingga potensi bahari,” kata Arif.
Nelayan Subjek Pembangunan PesisirTokoh nelayan Banten Kholid Miqdar menekankan pentingnya menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan pesisir. Menurutnya, peningkatan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan ruang hidup, akses melaut, dan kelestarian lingkungan.
“Pengelolaan pesisir agar nelayan sejahtera harus menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton atau korban pembangunan,” kata Kholid.
Ia mengingatkan bahwa kawasan pesisir tidak semata-mata menjadi ruang investasi pariwisata, industri, pelabuhan, dan properti. Wilayah tersebut juga merupakan sumber pangan, tempat mencari nafkah, dan ruang hidup yang harus dijaga bagi generasi nelayan berikutnya.
“Pesisir bukan hanya kawasan investasi pariwisata, industri, pelabuhan, dan properti, tetapi juga ruang hidup, sumber pangan, tempat bekerja, serta warisan bagi generasi nelayan berikutnya,” kata Kholid.
Kholid menilai pengelolaan pesisir harus berlandaskan keadilan ekonomi, kedaulatan masyarakat pesisir, dan kelestarian ekologi. Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui perlindungan akses nelayan terhadap pantai, dermaga, tempat tambat perahu, lokasi pendaratan ikan, serta wilayah tangkap.
Ia juga mengingatkan agar reklamasi dan pembangunan resor, pelabuhan, maupun kawasan industri tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap laut.
Di sektor ekonomi, penguatan koperasi nelayan, transparansi tempat pelelangan ikan, akses permodalan yang adil, fasilitas penyimpanan dingin, dan pemasaran hasil tangkapan dinilai perlu menjadi perhatian. Pengembangan usaha keluarga nelayan, termasuk usaha pengolahan ikan yang melibatkan perempuan dan pemuda pesisir, juga perlu didukung melalui pelatihan, teknologi, dan pemasaran digital.
Selain itu, perlindungan ekosistem pesisir harus menjadi bagian dari pelaksanaan KNMP. Upaya tersebut mencakup pelestarian hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan muara sungai, serta pengendalian limbah industri dan sampah yang mengancam habitat ikan.
Perlindungan sosial nelayan juga perlu diperkuat melalui akses jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan pelayaran, informasi cuaca, dan bantuan ketika menghadapi musim paceklik maupun cuaca ekstrem.
Kholid juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk keterbukaan informasi perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta dampak proyek pembangunan terhadap kehidupan nelayan.
Dengan demikian, KNMP diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun kawasan pesisir yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil bagi masyarakat dan berkelanjutan secara ekologis.
“Sinergi antara penguatan usaha, perlindungan ruang hidup, peningkatan layanan dasar, dan pelestarian lingkungan menjadi kunci agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan nelayan,” tutup Kholid.
