1,3 Juta Warga Miskin Terserap Bekerja di BGN

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan dampak pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah menyerap 1,3 juta warga miskin menjadi tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu contoh transformasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak hanya membiayai program, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru.

“Ini terserap dalam waktu yang sangat cepat,” kata Cak Imin usai puncak penganugerahan Mandaya Awards & Innovilleague 2026 di Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurut Cak Imin, pola kerja BGN memperlihatkan bahwa belanja negara dapat memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kita berharap APBN itu semua begitu. APBN dikeluarkan serupiah pun harus memiliki aspek pemberdayaan,” ujar Cak Imin.

Selain menyerap 1,3 juta warga miskin menjadi pekerja, Cak Imin menyebut sebanyak 148 pengusaha baru lahir dari ekosistem ekonomi yang dibangun melalui BGN.

Menurutnya, kemunculan pelaku usaha tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan APBN dapat memberikan efek berganda, tidak hanya menjalankan program pemerintah tetapi juga menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Ini artinya investasi pengusaha baru dan ekosistem ekonomi terbangun dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang disebut kerja APBN,” kata Cak Imin.

Atas capaian tersebut, Cak Imin bahkan menempatkan BGN sebagai salah satu model terbaik pemberdayaan masyarakat yang berbasis APBN.

“Kalau yang APBN juara terbesarnya, tertingginya adalah yang dilakukan oleh BGN,” kata Cak Imin.

Cak Imin berharap pola serupa dapat diterapkan kementerian dan lembaga lainnya. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN, kata dia, idealnya memiliki dimensi pemberdayaan dan mampu membangun ekosistem ekonomi.

Ia juga mengingatkan agar kementerian dan lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menggunakan anggaran negara. Koordinasi diperlukan agar APBN mampu memberikan dampak pemberdayaan yang lebih luas dan merata.

Pendekatan tersebut, lanjut Cak Imin, sejalan dengan paradigma pembangunan yang sedang didorong pemerintah, yakni mengubah masyarakat miskin dari penerima bantuan sosial menjadi kelompok produktif dan mandiri secara ekonomi.

“Yang miskin dari penerima bansos menjadi pelaku ekonomi sehingga tidak menerima bansos. Yang sudah menjadi pelaku ekonomi UMKM terus-menerus naik kelas,” pungkas Cak Imin.