Seskab Teddy Indra Wijaya bersama murid Sekolah Rakyat (Foto: Istimewa)
Program Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Sosial semestinya lebih aktif melakukan inspeksi mendadak ke asrama Sekolah Rakyat, bukan justru terlihat mendampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Bekasi, Minggu malam, 25 Oktober 2026.
Hal ini disampaikan pengamat politik Hendri Satrio, merespons Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Saya jadi iseng mikir, jangan-jangan kalau malam itu Mas Teddy nggak datang, (Mensos) Gus Ipul juga nggak ke sana. Mudah-mudahan saya salah, ya,” kata sosok yang akrab disapa Hensa itu, Selasa, 27 Oktober 2026.
Teddy tiba di SRT 1 Kabupaten Bekasi sekitar pukul 20.50 WIB, bersama Gus Ipul. Ia langsung masuk ke asrama putra jenjang SMA, ikut bernyanyi bersama siswa, lalu menengok kamar tidur mereka.
Padahal, berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet, sore harinya Teddy masih berada di Hambalang, Bogor, mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).
“Coba lihat jadwalnya. Sore rapat di Hambalang, malamnya sudah di asrama Sekolah Rakyat ngecek kamar anak-anak. Hari Minggu pula,” lanjut Hensa.
Menurut pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu, kunjungan seperti itu sulit dibaca sebagai acara seremonial semata.
“Malam-malam begitu, di asrama, mana ada panggungnya? Itu cara orang yang mau tahu sendiri program Pak Prabowo jalan atau nggak. Dia nggak puas cuma baca laporan,” ujarnya.
Hensa menilai kunjungan itu memperlihatkan peran Teddy yang jarang dibahas publik, yakni mengecek langsung apakah program Presiden benar-benar berjalan di lapangan.
“Publik jadi tahu, ternyata yang bantu Presiden memantau program-programnya di lapangan itu Mas Teddy. Datang mendadak, cek kamar, ngobrol sama anak-anak, baru pulang,” kata Hensa.
Hensa juga mengingatkan, kontrol atas program Presiden tidak boleh bergantung pada kunjungan pejabat Istana.
"Jangan sampai kementerian baru gerak kalau Seskab sudah datang. Kalau begitu, artinya pengawasan internalnya nggak jalan. Sekolah Rakyat ada di banyak kabupaten dan kota, masa semuanya harus nunggu didatangi dulu?," kata Hensa.
Soal tata kelola, Hensa meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lebih kelihatan ikut mengurus Sekolah Rakyat. Hensa juga meminta Kemendikdasmen ikut turun ke lapangan.
"Kurikulum dan gurunya memang dari Kemendikdasmen, itu sudah jalan. Tapi kirim kurikulum dan guru baru separuh pekerjaan. Yang perlu dicek juga anak-anaknya makin pintar atau nggak. Kalau Seskab saja bisa datang ngecek kamar, Kemendikdasmen mestinya rajin ngecek kelasnya," pungkas Hensa.
