Presiden Prabowo Kucurkan Banpres Rp200 Miliar untuk Karhutla Sumsel

Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp200 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap langsung ke pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas (Ratas) penanganan karhutla bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel, Senin, 26 Oktober 2026.

“Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar, Banpres ini di lihat dari status kedaruratan,“ ujarnya.

Pada tahap pertama, Banpres sebesar Rp100 miliar telah disalurkan kepada Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. 

Selanjutnya, tahap kedua sebesar Rp100 miliar telah disalurkan kepada 10 kabupaten/kota yakni Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kota Palembang, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Kota Prabumulih, dan Lahat. 

Dengan demikian, total Banpres yang telah disalurkan Presiden Prabowo untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp200 miliar. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bersinergi untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya tersebut dalam memperkuat penanganan karhutla di Sumsel.

Bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan status kedaruratan penanganan karhutla di daerah. Karena itu, pemerintah daerah menggunakan dana tersebut secara transparan dan akuntabel serta memastikan penyerapan berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.

“Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini dana dari Presiden Prabowo Subianto untuk karhutla, maka dipergunakan untuk yang berkaitan dengan karhutla,” pesan Menhut,

Banpres ini merupakan dukungan tambahan di luar dana siap pakai BNPB, anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing, serta diluar anggaran yang bersumber dari APBD.