Ekosistem Koperasi Disiapkan untuk Perkuat Ekonomi Nelayan Pesisir

Kesejahteraan masyarakat pesisir yang belum merata menjadi perhatian Kementerian Koperasi (Kemenkop), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melalui riset di Indramayu dan Sukabumi, Jawa Barat, serta Lampung Timur, Lampung.

Untu itu Kemenkop bersama BRIN dan KNTI melakukan riset di tiga lokus yaitu di pesisir di Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Panel Barus mengatakan bahwa di kampung pesisir sebagai wilayah penghasil ikan untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia terutama di kota, namun kehidupan masyarakatnya masih belum sejahtera. 

Hal yang sama juga terjadi di desa-desa di mana desa sebagai penghasil sumber pangan utama namun sebesar 52 persen masyarakat di desa masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Melalui diseminasi hasil riset ini, Panel berharap pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi agar permasalahan kesejahteraan masyarakat di pesisir dan juga di desa bisa ditingkatkan dan menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional.

“Melalui forum seminar ini kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi dalam mendorong peningkatan ekonomi di pesisir dan didesa dengan upaya yang nyata,” kata Panel dalam sambutannya pada acara Seminar Hasil Survei Peran Pedagang Pengumpul Di Wilayah Pesisir dengan tema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi” di Lampung, Kamis, 22 Oktober 2026.

Panel menekankan bahwa hasil riset ini perlu menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai hambatan dan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat di pesisir dan di desa. Ia menyadari bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan satu pihak. 

“Seminar ini juga penting dilakukan kaitannya dengan rekomendasi yang bisa kita berikan dalam hal persiapan operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden,” ujarnya.

Menurut Panel, setidaknya terdapat tiga persoalan pokok yang membuat masyarakat desa dan nelayan pesisir sulit keluar dari kemiskinan. Pertama, tingginya biaya untuk memperoleh barang kebutuhan dasar maupun penunjang produksi akibat panjangnya jalur distribusi dan mahalnya biaya logistik.

Kedua, masyarakat belum memperoleh akses pembiayaan yang memadai untuk kegiatan produktif. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha di desa terpaksa mencari modal kerja dari rentenir atau pihak yang menjalankan praktik serupa. Ketiga, belum adanya fungsi offtaker yang dikontrol negara sehingga keterbatasan akses pasar membuat posisi nelayan dalam menjual hasil produksi tetap lemah. “Kemiskinan sulit dibereskan kalau tiga masalah ini tidak dibereskan,” tegas Panel.

Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, pemerintah mendorong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan KNMP. Di wilayah pesisir, ekosistem yang dibangun diharapkan dapat mendekatkan kebutuhan produksi nelayan, menyediakan akses pembiayaan, sekaligus memastikan adanya pembeli hasil tangkapan.

Di Lampung Timur, misalnya, keterbatasan SPBUN membuat akses solar bagi nelayan perlu didekatkan. Selain bahan bakar, nelayan membutuhkan es saat melaut serta kepastian pembeli hasil tangkapan dengan harga yang menguntungkan. Fungsi offtaker tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun pemerintah baik pusat ataupun daerah.

“Kami berharap nanti nelayan itu kalau mau melaut tidak perlu keluar duit, jadi sejak di tengah laut sudah tahu akan dapat berapa, nanti tinggal dihitung saja hasilnya saat mendaratkan hasil tangkapannya,” kata Panel.

Sementara itu Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi kepedulian dan komitmen pemerintah pusat yang serius untuk mendorongnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir khususnya di Lampung Timur. Ia berharap melalui diseminasi hasil riset dapat direalisasikan dengan program yang nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Lampung Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun potensi ini belum dapat dioptimalkan karena masih banyak kendala yang dihadapi para nelayan terutama  dalam pemasaran hasil tangkapan, kepastian harga, akses permodalan, dan posisi tawar dalam perdagangan. 

"Tentunya kami sangat terbantu dengan riset yang dilakukan Kemenkop, namun ini tidak boleh berhenti hanya sampai di seminar saja, tetapi kita tunggu kolaborasi Kemenkop dengan Pemda melalui implementasi yang nyata misal soal penyediaan solar bagi para nelayan," katanya.