Berita

Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam forum Bawaslu Campus Connect di Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 13 Oktober 2026. (Foto: Humas Bawaslu)

Politik

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

SELASA, 13 OKTOBER 2026 | 18:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong pergeseran paradigma pengawasan pemilu, dari sekadar digitalisasi administrasi menjadi pengawasan berbasis risiko dan data. 

Gagasan tersebut mengemuka dalam forum Bawaslu Campus Connect bertajuk ”Generasi Digital, Demokrasi Transparan” yang diselenggarakan atas kerja sama Bawaslu RI dan Universitas Negeri Padang (UNP) di Aula Fakultas Ilmu Sosial UNP, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 13 Oktober 2026.

Anggota Bawaslu RI, Puadi menyatakan, langkah tersebut dinilai krusial guna mengantisipasi potensi pelanggaran secara presisi sekaligus menjaga substansi demokrasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.


Puadi menegaskan, keberadaan teknologi tidak boleh ditanggapi sekadar sebagai instrumen digitalisasi dokumen atau pelaporan administratif semata. Lebih dari itu, arsitektur teknologi digital seyogianya mampu merestrukturisasi cara kerja pengawasan secara menyeluruh.

”Teknologi harus mengubah cara Bawaslu memahami risiko, melakukan pencegahan, melaksanakan pengawasan, menerima informasi masyarakat, menangani dugaan pelanggaran, mengelola data, dan mengambil keputusan,” kata Puadi.

Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI tersebut, pendekatan pengawasan yang reaktif, yakni baru bergerak setelah pelanggaran terjadi, ke depan sudah tidak lagi memadai menghadapi dinamika pemilu modern. 

Menurutnya, Bawaslu dituntut bertransformasi menuju pola pengawasan yang terintegrasi, berbasis data, dan mumpuni dalam membaca potensi risiko sejak dini.

”Dari pengawasan yang berbasis peristiwa menuju pengawasan yang semakin berbasis data dan risiko. Dari pengawasan yang terfragmentasi menuju pengawasan yang semakin terintegrasi,” kata Puadi.

Kendati mendorong pemanfaatan teknologi semaksimal mungkin, Puadi mengingatkan agar pengawas pemilu tidak terjebak pada feticisme digital, atau menganggap keberadaan aplikasi sebagai tujuan akhir pengawasan.

Puadi mengutip pemikiran pakar hukum dan etika siber, Lawrence Lessig, mengenai konsep code as regulation yang menekankan bahwa arsitektur teknologi membentuk dan memengaruhi perilaku para penggunanya.

Oleh karena itu, Puadi memandang, pengadopsian teknologi digital dalam pengawasan pemilu harus tetap berada pada koridor etika, akuntabilitas, keamanan data, serta jaminan perlindungan hak-hak sipil warga negara.

”Kita tidak boleh terjebak menjadikan teknologi sebagai tujuan. Teknologi adalah instrumen, bukan tujuan,” demikian Puadi.

Kegiatan yang dihadiri Rektor UNP Krismadinata ini juga menghadirkan diskusi mendalam bersama jajaran akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi. 

Di antaranya Akademisi FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Khairul Fahmi, Kepala Laboratorium Sosiologi UNP Reno Fernandes, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Wirdyaningsih, serta Wakil Dekan III FISIP Universitas Jayabaya Ngudi Astuti.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya