Berita

Ketua APHTN-HAN Wilayah Banten, Bachtiar. (Foto: Istimewa)

Politik

APHTN-HAN Banten Dorong Rekonstruksi Hukum Pemilu 2029

SELASA, 13 OKTOBER 2026 | 14:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Banten mendorong rekonstruksi hukum Pemilu 2029, melalui forum akademik berkelanjutan. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi kepemiluan mampu menjawab perkembangan konstitusional, kelembagaan, dan teknologi digital.

Ketua APHTN-HAN Wilayah Banten, Bachtiar, mengungkapkan, persiapan Pemilu 2029 tidak cukup hanya berfokus pada tahapan teknis penyelenggaraan, tetapi juga harus mencakup evaluasi terhadap kecukupan desain hukum yang berlaku.


“Pertanyaannya bukan hanya bagaimana melaksanakan Pemilu 2029 berdasarkan hukum yang tersedia, tetapi juga apakah hukum yang ada masih memadai. Jika belum, hukum Pemilu seperti apa yang perlu kita desain?” ujar dia kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurut Bachtiar, rekonstruksi hukum bukan berarti menghapus seluruh ketentuan yang ada. Pembaharuan perlu dilakukan dengan mempertahankan norma yang masih relevan, menyempurnakan aturan yang belum memadai, serta merumuskan ketentuan baru sesuai kebutuhan demokrasi.

Untuk itu, APHTN-HAN Wilayah Banten merencanakan diskusi akademik setiap dua minggu hingga November 2026. Pembahasan mencakup desain Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu, hingga kampanye digital, disinformasi, politik uang, serta penggunaan kecerdasan buatan.

"Forum tersebut diharapkan mempertemukan perspektif akademisi, penyelenggara pemilu, dan pembentuk undang-undang untuk menghasilkan gagasan serta rekomendasi kebijakan hukum," tuturnya.

"Melalui inisiatif ini, APHTN-HAN Banten berharap pembaharuan hukum kepemiluan dapat mendorong Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya menjadi lebih demokratis, berintegritas, adil, dan memiliki kepastian hukum," demikian Bachtiar menambahkan.

Webinar nasional bertajuk “Merancang Ulang Pemilu 2029: Forum Akademik untuk Rekonstruksi Hukum Pemilu” telah digelar pada Jumat, 9 September 2026.

Sejumlah narasumber dihadirkan, antara lain Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Prof. Agus Riwanto sebagai keynote speaker; akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Wakil Ketua Pengurus Wilayah APHTN-HAN Banten, Fakhtul Muin; serta Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir; dan dukungan Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN, Prof. Rudy.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya