Krisna Mukti: Pemprov Malut Tak Serius Tangani Karhutla

Pemprov Maluku Utara (Malut) dinilai belum menunjukkan kepekaan dan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di di Pulau Taliabu.

"Padahal dampak karhutla sangat merugikan masyarakat, khususnya petani yang kehilangan tanaman produktif," kata Anggota DPR periode 2014-2019, Krisna Mukti, melalui melalui akun Instagram Krisna Mukti Official, dikutip Selasa 13 Oktober 2026.

Aktor senior ini juga menyoroti penyelenggaraan pesta rakyat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara di Alun-Alun Sofifi pada Sabtu malam, 10 Oktober 2026. Perayaan tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan sejumlah pengisi acara dan pembagian hadiah bagi masyarakat. 

Krisna yang saat ini aktif menjadi Duta Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial ini menilai, Pemprov Malut semestinya memastikan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat menjadi prioritas, terutama ketika petani masih menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian akibat kebakaran.

“Jangan sampai kemeriahan pesta justru lebih terlihat daripada keseriusan pemerintah daerah dalam menangani penderitaan rakyat,” kata Krisna 

Menurut Krisna, dampak karhutla di Malut menjadi persoalan serius karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat. 

Di Kabupaten Pulau Taliabu, laporan pada 11 Oktober 2026 menyebut sekitar 143 hektare lahan terbakar dan lebih dari 10.000 tanaman produktif milik warga terdampak. Pemkab Pulau Taliabu telah mengaktifkan enam posko penanganan dengan melibatkan personel gabungan.

“Jangan hanya hadir dalam perayaan, tetapi pastikan pemerintah juga hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan," kata Krisna.