Berita

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran tertahan di pintu masuk Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 13 Oktober 2026 (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hendak Audiensi soal Pemakzulan Gibran dengan Fraksi PKB, KIPP-AKSI Terhalang Gerbang DPR

SELASA, 13 OKTOBER 2026 | 12:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran tertahan di pintu masuk Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 13 Oktober 2026. 

Mereka sedianya dijadwalkan beraudiensi dengan Fraksi PKB DPR RI.

Pantauan RMOL di lokasi, perwakilan KIPP Indonesia, Ray Rangkuti dan Lucius Karus, bersama perwakilan AKSI, Ubedilah Badrun, sejumlah mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya tidak diperbolehkan masuk oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI di area Sistem Manajemen Pengunjung (Visitor Management System).


Setelah menunggu lebih dari satu jam, massa dari unsur masyarakat sipil dan mahasiswa tersebut mulai gerah lantaran belum juga diizinkan masuk untuk menemui Fraksi PKB sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Dasar Anda apa tidak membolehkan kami masuk menemui perwakilan kami di dalam?” tegas Ray Rangkuti di hadapan Pamdal DPR dan perwakilan Sekretariat Jenderal (Setjen).

“Kami juga minta Sekjen DPR datang ke sini menghadapi kami. Berdasarkan apa dia [melarang] atau atas perintah siapa dia?” imbuhnya menegaskan.

Sebelumnya, KIPP bersama AKSI untuk Angket Gibran telah beraudiensi dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI. Dalam audiensi tersebut, mereka mendesak Fraksi Golkar untuk menggunakan hak angket guna mengusut polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka juga meminta Fraksi Golkar di DPR RI menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menguji persoalan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada publik.

“Yang jelas kami, masyarakat sipil, ingin agar konstitusi kita tegak, demokrasi dijalankan dengan baik, dan kita punya standar etik tertinggi dalam memposisikan seorang pemimpin. Presiden dan wakil presiden diikat oleh standar etik yang tinggi atau virtue of ethics, serta diikat dengan etika publik yang sangat kuat,” tegas perwakilan AKSI, Ubedilah Badrun, saat menyerahkan aspirasi kepada DPR RI di Ruang Badan Legislasi (Baleg), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 12 Oktober 2026.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya