Media briefing yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR). (Foto: RMOL)
Peralihan dari energi fosil menuju listrik perlu dipercepat agar Indonesia tidak kehilangan daya saing dibandingkan negara lain, khususnya Malaysia dan Vietnam.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah, mengatakan elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Kalau Indonesia tidak segera beralih, kita akan kehilangan daya saing,” kata Imaduddin dalam media briefing yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus didukung perubahan struktur energi, dari penggunaan energi fosil menuju pemanfaatan listrik yang lebih luas di berbagai sektor ekonomi.
Ia menilai, elektrifikasi dapat memberikan dampak langsung terhadap produk domestik bruto (PDB). Karena itu, strategi pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan investasi besar, tetapi juga harus memastikan investasi tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Buat apa nilai investasi tinggi kalau tidak menghasilkan lapangan kerja?” ujarnya.
Imaduddin mengingatkan, keterlambatan dalam mempercepat elektrifikasi berisiko membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara pesaing yang lebih dahulu mengembangkan ekosistem industri berbasis listrik.
“Kalau kita telat elektrifikasi, kita sudah kehilangan, kalah cepat dengan Malaysia dan Vietnam,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, elektrifikasi berpotensi memunculkan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat memperluas kesempatan kerja. Berdasarkan paparannya, peluang tersebut diperkirakan dapat menciptakan sekitar 48 ribu lapangan kerja.
Menurut Imaduddin, pengembangan sektor-sektor baru melalui elektrifikasi menjadi salah satu jawaban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Upaya tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen melalui hilirisasi, investasi, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Dalam konteks itu, program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan pemerintah pada 25 Agustus 2026 menjadi salah satu momentum untuk mempercepat elektrifikasi nasional.
Kajian IESR bersama Energy Transitions Commission (ETC), INDEF GTI, dan Systemiq bertajuk Powering Indonesia’s Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core juga menunjukkan potensi ekonomi dari percepatan elektrifikasi.
Kajian tersebut memperkirakan peningkatan elektrifikasi yang disertai pemenuhan kebutuhan listrik, terutama melalui PLTS dan penyimpanan energi baterai, dapat memberikan tambahan PDB langsung sebesar 160 miliar dolar AS.
Nilai tersebut setara dengan sekitar 8–10 persen dari PDB nominal Indonesia pada 2026.
Elektrifikasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
Dengan demikian, percepatan elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan dinilai dapat menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru, memperluas lapangan kerja, dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kompetitif.
