Manajer Program Sistem Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo dalam media briefing bertema “Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8% melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi” di Pos Kantoor – Koffie Art Kultur, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026. (Foto: RMOL)
Transisi energi dan elektrifikasi dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
Pengembangan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Manajer Program Sistem Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan penggunaan energi terbarukan dan elektrifikasi kini menjadi prasyarat penting bagi masuknya investasi ke Indonesia.
“Elektrifikasi perlu dilakukan. Ini keputusan ekonomi yang make sense saat ini,” kata Deon dalam media briefing bertema “Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8% melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi” di Pos Kantoor – Koffie Art Kultur, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Deon, elektrifikasi memberikan keuntungan ekonomi yang semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan energi. Permintaan listrik diproyeksikan meningkat hingga dua kali lipat, sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk kebutuhan ekspor listrik dan pengoperasian pusat data (data center).
Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan investasi dengan percepatan pembangunan infrastruktur energi.
Di sektor transportasi, Deon menilai konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk mempercepat elektrifikasi. Upaya tersebut perlu digenjot agar penggunaan BBM dapat ditekan. Namun, insentif untuk kendaraan listrik dinilai belum terlihat optimal.
Dari sisi pasokan energi, Deon menilai tenaga surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan dengan potensi melimpah di Indonesia. Pengembangannya juga berpeluang mendorong penciptaan lapangan kerja dalam waktu relatif cepat.
Meski demikian, besarnya potensi energi surya belum diikuti perkembangan industri yang optimal di dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun ekosistem industri PLTS, mulai dari produksi komponen dan modul hingga penyediaan listrik dengan biaya yang kompetitif. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga perlu dirancang agar mampu mendukung penguatan industri sekaligus menjaga keekonomian proyek.
Selain itu, dukungan kebijakan terkait penyediaan lahan dan jaringan listrik perlu diperkuat. Pembagian peran yang jelas antara Danantara dan PT PLN (Persero) juga diperlukan untuk mempercepat realisasi investasi.
“Perlu dibangun ekosistemnya. Dukungan kebijakan lahan dan jaringan, misalnya, Danantara dan PLN dibagi perannya dengan jelas,” ujarnya.
Deon menilai, ekosistem yang terintegrasi dapat menekan biaya pengembangan PLTS. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor energi, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyampaikan rencana pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai.
Program tersebut diproyeksikan mencakup pemasangan PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) dan baterai 4 MW di masing-masing dari 80 ribu desa di Indonesia.
Rencana tersebut menjadi salah satu agenda pengembangan energi surya berskala besar yang membutuhkan dukungan kebijakan, investasi, infrastruktur jaringan, serta ekosistem industri dalam negeri.
Dalam media briefing tersebut, IESR memaparkan temuan utama dan rekomendasi dari laporan Powering Indonesia’s Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core.
Pembahasan mencakup perspektif pemodelan ekonomi global, kebijakan energi, serta dampak makroekonomi dan fiskal dari percepatan elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan.
