Dudung Ungkap Alasan Karhutla Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menjelaskan, penetapakannbencana nasional belum dilakukan, lantaran pemerintah menilai penanganannya masih dapat dilakukan dengan kemampuan yang ada.

“Belum, masih mampu kita menangani,” kata Dudung usai menghadiri rapat khusus penanganan karhutla yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Terkait kemungkinan bantuan dari negara lain untuk membantu pemadaman, Dudung mengatakan hal tersebut belum masuk dalam bahasan rapat hari ini. 

Sementara itu, Presiden menargetkan penanganan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin.

“Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah Karhutla ini,” ujarnya.

Dudung menyebut, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan. 

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, yang perlu dilindungi karena menjadi habitat satwa. 

Operasi pemadaman menggunakan helikopter telah dilakukan, tetapi upaya darat lebih diandalkan lantaran asap yang terlalu tebal menyulitkan pemadaman dari udara.

"Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," ungkap Dudung 

Dikatakan Dudung, Presiden turut mengapresiasi kerja prajurit TNI, Polri, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. 

Pemerintah terus mengoptimalkan pemadaman, mitigasi cuaca bersama BMKG, serta pencegahan sejak dini melalui koordinasi pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, dan masyarakat.