Berita

Menko Polkam Dudung Abdurachman (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Dudung Ungkap Alasan Karhutla Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 19:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menjelaskan, penetapakannbencana nasional belum dilakukan, lantaran pemerintah menilai penanganannya masih dapat dilakukan dengan kemampuan yang ada.

“Belum, masih mampu kita menangani,” kata Dudung usai menghadiri rapat khusus penanganan karhutla yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.


Terkait kemungkinan bantuan dari negara lain untuk membantu pemadaman, Dudung mengatakan hal tersebut belum masuk dalam bahasan rapat hari ini. 

Sementara itu, Presiden menargetkan penanganan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin.

“Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah Karhutla ini,” ujarnya.

Dudung menyebut, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan. 

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, yang perlu dilindungi karena menjadi habitat satwa. 

Operasi pemadaman menggunakan helikopter telah dilakukan, tetapi upaya darat lebih diandalkan lantaran asap yang terlalu tebal menyulitkan pemadaman dari udara.

"Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," ungkap Dudung 

Dikatakan Dudung, Presiden turut mengapresiasi kerja prajurit TNI, Polri, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. 

Pemerintah terus mengoptimalkan pemadaman, mitigasi cuaca bersama BMKG, serta pencegahan sejak dini melalui koordinasi pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, dan masyarakat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya