Berita

Anggota Komisi XII DPR, Eddy Soeparno. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Parlemen

DPR Optimistis Pemerintah Tepat Waktu Serahkan DIM RUU Migas

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 17:42 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

DPR optimistis pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) tepat waktu. 

Optimisme ini disampaikan meski dokumen tersebut belum diterima DPR, sementara Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menargetkan penyerahan DIM pada 22 Oktober 2026.

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno mengatakan, tenggat penyerahan DIM diperkirakan jatuh pada 18 Oktober 2026, atau dua bulan setelah DPR menyampaikan surat kepada pemerintah pada 18 Agustus lalu.


"Kan kita kirimannya kan 18 Agustus, jadi selambat-lambatnya 18 Oktober," kata Eddy kepada RMOL, Senin, 12 Oktober 2026.

Eddy menjelaskan, pemerintah baru menyelesaikan proses harmonisasi DIM pada Senin hingga Rabu pekan lalu. Hasil harmonisasi tersebut kemudian dikirimkan ke Sekretariat Negara (Sekneg) sebelum diteruskan kepada DPR.

"Setelah itu hasil harmonisasi kan dikirim ke Sekneg sebelum nanti Sekneg mengirimkan DIM-nya ke DPR. Itu urutannya kan begitu," kata Eddy.

Meski DIM belum diterima, Eddy tetap meyakini pemerintah dapat memenuhi tenggat waktu penyerahan. Ia menegaskan DPR sudah berpengalaman membahas berbagai undang-undang bersama pemerintah.

"Pasti tepat waktu. Kan kita bukan sekali dua kali membahas undang-undang," kata Eddy.

Di sisi lain, DPR saat ini memasuki masa reses pada 9 Oktober hingga 9 November 2026. Karena itu, sekalipun DIM diterima dalam waktu dekat, pembahasan RUU Migas baru dapat dilakukan setelah masa persidangan kembali dimulai.

"Jadi kita memang menunggu masa persidangan yang akan datang nanti, mulai tanggal 9 November," pungkas Eddy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya