Berita

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran menyerahkan surat desakan pembentukan hak angket kepada Anggota DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

KIPP-AKSI Desak Fraksi Golkar Bentuk Hak Angket Pemakzulan Gibran

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 17:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran mendesak Fraksi Partai Golkar DPR untuk menggunakan hak angket mengusut polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perwakilan KIPP Indonesia, Ray Rangkuti, bersama perwakilan AKSI, Ubedilah Badrun, mahasiswa, dan yang lainnya menyampaikan desakan tersebut saat menyerahkan aspirasi kepada DPR, di Ruang Badan Legislasi (Baleg), Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Mereka meminta Fraksi Golkar di DPR menggunakan kewenangan konstitusional untuk menguji persoalan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada publik.


Ubedilah mengatakan, DPR dapat memanggil pihak-pihak terkait melalui hak angket untuk menguji persoalan tersebut.

“Yang jelas kami, masyarakat sipil, ingin bahwa konstitusi kita tegak, demokrasi kita dijalankan dengan baik, dan kita punya standar etik tertinggi dalam menjelaskan atau memposisikan seorang pemimpin itu," kata Ubedilah.

Atas dasar itu, Ubedilah menyebut bahwa jika ditemukan pelanggaran, prosesnya dapat dilanjutkan melalui hak menyatakan pendapat yang berpotensi berujung pada pemakzulan.

“Jadi kalau ditemukan pelanggaran etik berat dari seorang wakil presiden, maka saya kira konsekuensinya hak konstitusional parlemen, DPR sampai ke MPR wajib dijalankan demi kepentingan bangsa dan negaranya,” kata Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Menanggapi desakan itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa bahwa pihaknya menerima aspirasi masyarakat sipil dan akan meneruskannya kepada pimpinan fraksi maupun partai.

“Akan kemudian kami tidak lanjuti, saya akan sampaikan kepada pimpinan kami di fraksi maupun di partai,” kata Doli.

Doli menambahkan, DPR memiliki sejumlah mekanisme untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada penyelenggara pemilu. Namun, ia mengingatkan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, Doli menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan pembentukan hak angket.

“Kami akan pertimbangkan dan menindaklanjuti usulan dari kawan-kawan untuk membentuk angket dalam rangka untuk pengujian kembali soal apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi,” pungkas Doli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya