Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Parlemen

Cegah Duplikasi Tugas, BRAN dan ATR/BPN Harus Patuhi UU

SENIN, 12 OKTOBER 2026 | 17:11 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pembagian kewenangan antara Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan urusan agraria.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, meminta kedua lembaga menjalankan tugas sesuai mandat undang-undang karena memiliki fungsi yang berbeda.

"Masing-masing cukup menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undangnya saja, karena memang berbeda," ujar Agun kepada wartawan, Senin, 12 Oktober 2026. 


Ia menjelaskan, BRAN berfokus pada penyelesaian konflik pertanahan dan perumusan kebijakan reforma agraria untuk kepentingan rakyat.

"BRAN itu untuk penyelesaian konflik pertanahan, termasuk membuat kebijakan reforma agraria buat rakyat," kata Agun.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN bertugas menangani administrasi pertanahan, sertifikasi tanah, dan tata ruang.

"Kalau ATR/BPN, tugasnya menyelesaikan urusan sertifikasi penguasaan atau kepemilikan tanah serta tata ruangnya," ujar Agun.

Menurutnya, perbedaan fungsi tersebut harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kebijakan agraria agar masing-masing lembaga tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain.

"Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Yang satu menjalankan fungsi penyelesaian konflik dan kebijakan reforma agraria, sementara yang lain menjalankan tugas di bidang pertanahan dan tata ruang sesuai kewenangannya," kata Agun.

Agun menekankan, kedua lembaga tetap perlu berkoordinasi dan saling mendukung dengan tetap menjalankan fungsi masing-masing. Kejelasan pembagian kewenangan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan agraria berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya