Dulu Saya Simpati ke Gibran

SAYA kenal Pak Jokowi sebelum beliau jadi presiden. Saya kagum dengan penampilannya yang sederhana. Halus tutur katanya, dan tampak kelihatan sabar. Pak Jokowi itu berbeda dengan elite politik lain. Dia bukan keturunan ningrat. Bukan keluarga pejabat. Dia hanya berasal dari rakyat biasa, seperti kebanyakan kita.

Itulah kekuatan Jokowi yang membuat jadi sosok yang menarik simpati. Jokowi jadi tokoh yang sangat berbeda latar belakang dan karakternya di banding elite-elite lain di tingkat nasional. Berbeda dengan Prabowo. Berbeda dengan SBY, berbeda pula dengan Megawati dan tokoh-tokoh lain. Jokowi itu atributnya representasi rakyat kecil.

Daya tarik kesederhanaan Jokowi juga tampak dari penampilan kesederhanaan aktivitas anaknya, salah satunya Gibran. Sebagai anak presiden, Gibran dikesankan hanya sibuk bisnis martabak. Tidak tergantung kewenangan orang tua. Seolah Gibran tak mau berpolitik dan tak tertarik jabatan. Dia anak yang sederhana, sebagaimana bapaknya.

Sayapun pernah ketemu di Bandara Solo, Gibran tampak tidak dikawal dan pergi ke Surabaya seperti rakyat biasa. Naik satu pesawat dengan saya. Sama-sama kena delay dan sempat kehujanan. Itu membuat saya kagum, ternyata anak presiden ini tidak minta difasilitasi khusus ataupun dikawal. 

Itu foto yang saya ambil setelah permisi, namun dia membiarkan tanpa ekspresi. Saat itu saya melihat kesederhanaan Gibran yang diberitakan sibuk bisnis martabak, dan bisnis pisang untuk adiknya Kaesang.

Tapi setelah Gibran jadi Walikota Solo, sayapun mulai curiga, terhadap agenda yang ada di belakangnya. Terlebih pembangunan infrastruktur yang dihasilkan pemerintahan Jokowi, ternyata banyak masalah dan menenggelamkan pemerintah ke dalam beban utang yang sangat berat. Di era Jokowi terjadi ketergantungan ekonomi pada oligarki dan cengkeraman asing yang mengkhawatirkan.

Apalagi saat kemudian Gibran terbaca diberi jalan dan difasilitasi bisa maju jadi calon wakil presiden di usianya yang masih sangat muda, dengan menabrak ketentuan UU. Hingga terjadi rekayasa regulasi untuk memfasilitasi anak ini. 

Karena merekayasa regulasi inilah saya sudah tidak percaya lagi dengan mekanisme demokrasi yang memfasilitasi politik dinasti Jokowi. 

Sejak Pemilu dan Pilpres 2024, ketidakjujuran, permainan pencitraan, pemanfaatan aparat dan lembaga negara untuk menopang kekuasaan dinasti Jokowi sudah tampak semakin terbuka, walau selalu dicoba ditutupi kekuatan para pendukungnya, termasuk yang ada di aparat negara.

Ternyata apa yang selama ini berusaha ditutupi terbongkar juga dalam pengadilan MK.

Gibran tak hanya diloloskan saat usianya belum berusia 40 tahun, ia pun terbukti tidak memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan setingkat SLTA.

Substansi yang dibongkar MK bukan sekadar tidak adanya ijazah atau sertifikat setingkat SLTA, tapi MK juga mengungkap adanya rekayasa untuk meloloskan lewat peraturan KPU dan mekanisme yang dibuat khusus 2024 untuk menutupi ketidakjujuran. 

Dan upaya menutupi ketidakjujuran itu akan terus berlangsung lewat berbagai saluran komunikasi dan media sosial. Dilakukan oleh para pendukung ketidakjujuran dan kelompok kelompok pembela normalisasi penyimpangan.  

Kasihan Mas Gibran, dulunya sudah benar berbisnis Martabak Makobar hingga orang simpati padanya. Sekarang Gibran terlanjur masuk politik lewat cara cara yang dimasalahkan. Setelah putusan MK ini tinggal kita lihat dan kita tunggu bagaimana orang-orang politik memperlakukannya ke depan terhadap nasib Gibran.

Silakan teman-teman berpendapat.

Prof Henri Subiakto
Guru Besar Universitas Airlangga; Mantan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika