Ketua KPU RI periode 2022–2024, Hasyim Asy’ari, membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sengaja disusun untuk mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Hasyim mendasarkan bantahannya pada dua hal utama, yakni riwayat dokumen pendidikan Gibran yang menurutnya telah digunakan dalam pencalonan pada Pilkada Surakarta 2020, dan proses pembahasan rancangan PKPU dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI pada September 2023.
Ia menilai kedua hal tersebut perlu diperhatikan untuk memahami kronologi pembentukan ketentuan yang kemudian menjadi polemik.
“Dengan demikian tuduhan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 disiapkan untuk Gibran adalah tidak benar,” ujar Hasyim dalam keterangannya, Minggu, 11 Oktober 2026.
Hasyim menyatakan, Gibran telah memiliki Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Pendidikan Menengah Lulusan Luar Negeri yang menurut keterangannya diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan pada 6 Agustus 2019.
Dokumen tersebut, kata Hasyim, telah digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta tahun 2020.
“Fakta hukum menunjukkan Gibran memiliki ijazah pendidikan menengah atas di luar negeri, dinyatakan sah dan setara oleh lembaga yang berwenang, dan telah pernah digunakan dalam pemenuhan syarat calon Pilkada Kota Surakarta tahun 2020,” katanya.
Menurut Hasyim, riwayat dokumen tersebut relevan karena keberadaannya mendahului penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Atas dasar itu, ia menilai tidak tepat menyimpulkan bahwa pengecualian dokumen pendidikan dalam PKPU sengaja dibuat untuk mengakomodasi pencalonan Gibran.
Meski demikian, keberadaan dan status dokumen pendidikan perlu dikonfirmasi melalui arsip resmi lembaga penerbit serta dokumen pencalonan Pilkada Surakarta 2020. Riwayat dokumen yang telah ada sebelumnya juga perlu dibedakan dari penilaian mengenai tujuan pembentukan norma pada 2023.
Hasyim Ungkap Dokumen Pembahasan Rancangan PKPUSelain merujuk riwayat dokumen pendidikan Gibran, Hasyim mengungkap sejumlah dokumen yang menurutnya berkaitan dengan pembahasan rancangan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam RDP pada 20 September 2023.
Dokumen yang disebutnya meliputi surat KPU Nomor 997/HK.02-SD/08/2023 tertanggal 19 September 2023 mengenai permohonan konsultasi empat rancangan PKPU, surat DPR Nomor B/11590/PW.01/09/2023 tertanggal 19 September 2023 mengenai undangan RDP, serta surat Bawaslu Nomor 642/HK.04.01/K1/09/2023 tertanggal 22 September 2023 mengenai masukan terhadap rancangan PKPU.
Hasyim juga merujuk dokumen kesimpulan RDP yang menurut keterangannya ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR RI saat itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Pelaksana Harian Ketua Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
Menurut Hasyim, ketentuan yang kemudian menjadi Pasal 18 ayat (3) telah tercantum dalam draf yang dibahas pada forum konsultasi tersebut, meskipun saat itu penomorannya masih berada pada Pasal 19 ayat (2).
Ia mengemukakan dokumen tersebut untuk menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang disebut mengaku tidak pernah membahas ketentuan tersebut dalam RDP bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.
“Pernyataan tersebut perlu dibantah dan diklarifikasi dengan tujuan agar kita sama-sama mengetahui situasi yang terjadi dalam RDP pada waktu itu,” ujar Hasyim.
Ia juga menyebut Arsul Sani, yang saat itu merupakan anggota Komisi II DPR RI dan kini menjabat hakim MK, sebagai salah satu peserta RDP yang dimaksudnya.
Bantah Tuduhan Penyelundupan Norma dan Permufakatan Jahat
Berdasarkan dokumen yang dirujuknya, Hasyim berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah menjadi bagian dari pembahasan rancangan PKPU bersama sejumlah pihak. Ia juga menyatakan tidak mengetahui adanya catatan keberatan terhadap ketentuan itu dalam forum yang dimaksudnya.
“Pasal tersebut diketahui banyak pihak, sudah dibahas bersama dan disetujui semua pihak. Tidak benar tuduhan ‘penyelundupan pasal’ dan ‘manipulasi pasal’ tersebut,” tegasnya.
Hasyim menjadikan proses konsultasi tersebut sebagai salah satu dasar untuk membantah tuduhan bahwa norma itu disisipkan secara tersembunyi.
Meski demikian, untuk memastikan substansi yang benar-benar dibahas, bentuk persetujuan setiap peserta, serta ada atau tidaknya keberatan, diperlukan pemeriksaan terhadap draf rancangan PKPU, rekaman RDP, notula, dan dokumen kesimpulan resmi.
"Keterlibatan peserta dalam rapat juga perlu dibedakan dari penilaian mengenai tanggung jawab hukum masing-masing pihak atas rumusan akhir peraturan," katanya.
Serukan Kejujuran dalam Menjelaskan Peristiwa
Hasyim menilai perbedaan keterangan mengenai pembahasan rancangan PKPU perlu dijernihkan dengan merujuk pada dokumen dan fakta yang dapat diperiksa bersama.
Ia bahkan menyampaikan ilustrasi retoris yang merujuk pada narasi Hakim MK Arsul Sani dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jilid kedua, dengan mempertanyakan apakah para pihak yang disebutnya hadir mengetahui dan menyetujui ketentuan yang dipersoalkan.
Pada akhir klarifikasinya, ia menyerukan agar semua pihak menjaga kejujuran ketika menyampaikan keterangan mengenai peristiwa yang pernah berlangsung.
“Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak: ‘Lupa Boleh, Munafik Jangan’,” ujar Hasyim.
Melalui klarifikasi tersebut, Hasyim menegaskan bahwa tudingan terhadap proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu dinilai berdasarkan kronologi pembentukan peraturan, dokumen pembahasan, dan riwayat persyaratan pendidikan yang ia kemukakan.
