Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. (Foto: RMOL)

Politik

SDR:

Sidang PHPU Gibran di MK seperti Tontonan Sirkus

MINGGU, 11 OKTOBER 2026 | 13:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, melontarkan kritik keras terhadap persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Hari menyoroti tidak dipanggilnya Gibran dalam persidangan perkara tersebut. Ia menilai kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai ruang demokrasi dan kesempatan bagi pihak yang menjadi sorotan untuk memberikan penjelasan dalam proses persidangan.

"Memang ketika kita memilih sebuah ruang demokrasi, ketika reformasi 98 pembuka ruang tersebut, memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, ini sudah cukup jelas," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 11 Oktober 2026.


Hari kemudian melontarkan kritik terhadap partai politik yang dinilainya lebih berorientasi pada kepentingan tertentu.

"Memang dari dulu partai itu pemburu rente dan parlente. Jelas," tegasnya.

Hari secara khusus mempersoalkan tidak diberikannya kesempatan kepada Gibran untuk hadir dan menunjukkan atau menjelaskan hal-hal yang menjadi persoalan dalam gugatan tersebut.

"Jadi saya melihat Gibran juga tidak bisa diberikan kesempatan menunjukkan. Kan para hakim nggak memanggil, nggak mengizinkan. Artinya ruang demokrasi saja sudah tidak dilakukan di MK padahal kita memilih demokrasi," tutur Hari.

Hari kemudian menggunakan perumpamaan sirkus untuk menggambarkan kritiknya terhadap jalannya persidangan. Ia mempertanyakan pihak-pihak yang berada di balik dinamika perkara tersebut dan menyerahkan penilaian kepada masyarakat.

"Kita kan cuma melihat pemain sirkus, yang memadukan MK itu semua pemain sirkus, siapa tokek sirkus yang bermain biar masyarakat menilai," terang Hari.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan berkaitan dengan gugatan PHPU mengenai pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Berdasarkan bahan yang disampaikan, perkara tersebut didaftarkan pada 10 September 2026 dan diputus pada 6 Oktober 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MK yang dipimpin Suhartoyo menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Perhatian juga tertuju pada pertimbangan hukum putusan tersebut mengenai bukti pendidikan Gibran. Dalam bahan perkara yang disampaikan, majelis hakim disebut menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.

Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 13 Ayat 1 huruf r mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Pasal 18 Ayat 1 huruf m mengatur dokumen pendidikan yang harus disertakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan tersebut.

Namun, Pasal 18 Ayat 3 PKPU yang sama juga mengatur pengecualian bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan pengecualian tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan administrasi pencalonan Gibran.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya