Berita

Rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 9 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres)

Pemerintahan

Pemerintah Siap Kebut Pembangunan 100 Kampung Nelayan, Target Beroperasi Akhir 2026

SABTU, 10 OKTOBER 2026 | 02:32 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 9 Oktober 2026. 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah disiapkan pemerintah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan 100 Kampung Nelayan ditargetkan dapat rampung dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026.


“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” demikian keterangan Seskab Teddy.

Menurut Seskab, sebanyak 100 Kampung Nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” lanjutnya.

Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.

Selain itu, pemerintah turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut.

Pembangunan Kampung Nelayan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut diarahkan agar masyarakat nelayan tidak hanya memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap rantai ekonomi hasil perikanan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya