Berita

Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang, Ahmad Bintang Wicaksono. (Foto: Istimewa)

Politik

Isu Parliamentary Threshold 1 Persen Mengemuka untuk Keadilan Demokrasi

JUMAT, 09 OKTOBER 2026 | 14:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembahasan Parliamentary Threshold dalam menghadapi pemilu 2029 telah menarik perhatian organisasi kepemudaan partai politik. 

Pemuda Bulan Bintang bersama organisasi sayap kepemudaan Partai GKSR (Gerakan Keadilan Suara Rakyat) telah melakukan konsolidasi untuk menarik suara atas perubahan parliamentary threshold serta dampaknya terhadap keadilan representasi politik.

Konsolidasi tersebut membuka ruang dialog bagi kaum muda dari berbagai lintas partai politik mengenai apakah ambang batas parlemen masih mampu menjamin setiap suara rakyat memperoleh kesempatan yang adil untuk dikonversikan menjadi representasi politik di DPR.


Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang, Ahmad Bintang Wicaksono mengatakan bahwa ambang batas parlemen tidak boleh dipandang sekadar angka 4 persen. Jauh dari itu, persoalan tersebut menyangkut prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan suara, serta hak rakyat untuk mendapatkan representasi politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah memberikan arah bahwa ketentuan ambang batas parlemen harus diubah untuk Pemilu 2029. Mahkamah menilai bahwa ketentuan ambang batas 4 persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

"Konsolidasi yang bertempat di DPP Partai Berkarya ini sangat penting. Kami ingin membahas ambang batas parlemen secara setara, bukan dari sudut pandang kepentingan satu partai, melainkan melalui kacamata keadilan dalam demokrasi. Suara rakyat yang sah tidak boleh terbuang hanya karena suatu partai tidak mampu melintasi ambang batas tersebut,” ucap Bintang dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Sejalan dengan pernyataan bintang, ketua umum AMPB, Reza mengatakan Konsolidasi ini merupakan bentuk resonansi dari arah perjuangan anggota Partai GKSR dalam memperjuangkan demokrasi serta mewujudkan representasi politik yang lebih adil.

Dalam konsolidasi tersebut, gagasan mengenai parliamentary threshold 1 persen menjadi wacana yang akan didorong untuk dikaji secara serius. Gagasan tersebut berdasarkan pada pandangan bahwa suara sah pemilih seharusnya tetap memiliki nilai dalam proses representasi politik.

“Putusan MK memberikan pesan yang sangat jelas bahwa perubahan parliamentary threshold harus memiliki dasar metode dan argumentasi yang rasional. Karena itu, kami memandang angka 1 persen perlu dibuka sebagai salah satu alternatif yang serius untuk dikaji, terutama dari perspektif bagaimana meminimalkan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi,” jelas Bintang.

“Ketidakadilan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara yang diberikan oleh rakyat dengan jumlah suara yang dianggap penting untuk representasi di DPR,” tambahnya.

Konsolidasi kepemudaan anggota partai GKSR tersebut sangat penting dalam upaya membangun dialog kepemudaan lintas partai. Perbedaan kendaraan politik dinilai tidak seharusnya menjadi penghalang untuk tetap memperjuangkan prinsip demokrasi yang lebih adil.

Bintang menilai pemilu 2029 akan menjadi momentum penting bagi generasi muda. Karena itu, pembahasan parliamentary threshold dinilai harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi organisasi kepemudaan, kepemudaan partai politik, mahasiswa, akademisi, serta masyarakat sipil.

"Konsolidasi antar unsur kepemudaan anggota partai GKSR diharapkan dapat berkembang menjadi forum yang lebih luas untuk membahas desain pemilu menjelang 2029, termasuk perubahan parliamentary threshold menjadi 1 persen," tandas Bintang.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya