Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

JUMAT, 09 OKTOBER 2026 | 03:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah partai politik menyatakan sikapnya secara beragam

"Belum terlihat secara tegas suara masing-masing fraksi DPR terkait perkembangan setelah putusan MK. Ini sangat janggal," kata Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Jumat 9 Oktober 2026.

Menurut Amir, sejumlah partai seperti PDIP, Partai NasDem dan Partai Demokrat perlu memperjelas sikap melalui fraksinya masing-masing.


“Yang menjadi persoalan, apa suara PDIP, NasDem, Demokrat mewakili fraksi masing-masing? Sampai sekarang kita masih menunggu suara dari fraksi-fraksi,” kata Amir.

Amir juga menyebut kemungkinan penggunaan hak angket sebagai salah satu instrumen politik DPR. Namun, ia mengingatkan agar hak angket tidak justru membelokkan persoalan utama.

“Kalau ada hak angket, persoalannya Gibran dan Presiden Prabowo diminta keterangan. Jangan sampai masalahnya dibelokkan. Ini politik yang patut diperhatikan,” kata Amir.

Lebih jauh, Amir mengingatkan adanya potensi konflik horizontal apabila persoalan tersebut terus membesar tanpa respons kelembagaan yang jelas.

Ia menilai dukungan demonstratif kelompok pendukung Gibran dapat menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas.

“Pendukung Gibran demonstratif memberikan dukungan. Ini sentilan bagi Prabowo dan bisa berdampak pada Pilpres 2029,” kata Amir.

Menurutnya, dinamika tersebut perlu dibaca secara strategis karena narasi mengenai putusan MK dapat terus berkembang dan memengaruhi persepsi publik.

“Perkembangan ini dipengaruhi intelijen strategis. Narasinya semakin membesar dan dapat memengaruhi dinamika politik,” kata Amir.

Amir bahkan mengingatkan adanya kemungkinan kelompok-kelompok global memanfaatkan kondisi politik dalam negeri Indonesia.

Ia menyebut skenario politik hingga 2030 perlu diantisipasi apabila persoalan domestik tidak dikelola dengan baik.

“Harus ada ketegasan Prabowo kepada Jokowi bahwa kasus ini adalah masalah konstitusi dengan negara,” kata Amir.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya